Bahkan menurut Sidik, DPRD akan mendorong terbentuknya tim kerja lintas sektor, yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga vertical serta perwakilan Masyarakat, agar persoalan tersebut i dapat diselesaikan secara sistematis dan menyeluruh.
“Kami tidak ingin ada lagi kebijakan yang hanya menguntungkan di atas kertas tetapi merugikan rakyat di lapangan. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama, membuka data dan bersikap adil,” imbuhnya.
Audiensi yang berlangsung selama hampir dua jam itu ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan dari FKOTD kepada DPRD. Sidik Jafar menyatakan bahwa seluruh poin yang disampaikan akan dikaji secara serius dan menjadi bahan untuk pembahasan dalam forum resmi legislatif, termasuk kemungkinan penyusunan rekomendasi resmi DPRD kepada pemerintah pusat.
Baca Juga:Kampung Gelasan Kutamandiri Jadi Sentra Ekonomi Kreatif Baru di SumedangRembug Stunting di Jatinangor Jadi Langkah Awal Musrembangdes 2025
Dengan adanya pertemuan itu, diharapkan jalur komunikasi antara masyarakat terdampak, pemerintah daerah dan pemerintah pusat semakin terbuka. Ketua DPRD juga mendorong agar forum-forum serupa terus dilakukan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan sosial akibat pembangunan infrastruktur nasional.
“Kami percaya, pembangunan akan membawa manfaat besar jika semua prosesnya berjalan adil. Keadilan inilah yang akan terus kami perjuangkan bagi warga Jatigede dan masyarakat Sumedang secara luas,” pungkas Sidik. (red)