Guru Honorer Madrasah  Pertanyakan Nasib, DPRD: Kami Kawal, agar Dapat Perhatian Serius

Guru Honorer Madrasah  Pertanyakan Nasib, DPRD: Kami Kawal, agar Dapat Perhatian Serius
Guru Honorer Madrasah  Pertanyakan Nasib, DPRD: Kami Kawal, agar Dapat Perhatian Serius
0 Komentar

SUMEDANGEKSPRES – Sebanyak 1.411 tenaga honorer madrasah di Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) menyuarakan keresahan dan harapan mereka yang telah lama tertahan.

Mereka belum juga diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski telah bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan.

Sejumlah perwakilan guru honorer mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sumedang usai menggelar konsolidasi dan pernyataan sikap di Sekretariat PGMI Sumedang.

Baca Juga:Hujan Tak Redupkan Semangat, Ribuan Santri Al-Aqsha Meriahkan Peringatan Maulid Nabi Bersama Gita KDIKejari Sumedang Pulihkan Rp11,6 Miliar Pajak PBB P2 dari PT CKJT

Dengan membawa dokumen dan aspirasi, mereka ingin bertemu langsung dengan para wakil rakyat untuk menyampaikan kegelisahan yang selama ini hanya bergema di ruang-ruang kelas.

Sekretaris Umum PGMI Kabupaten Sumedang, Urip Maryana mengatakan, langkah tersebut bentuk perjuangan kolektif guru-guru madrasah yang merasa dipinggirkan dalam sistem rekrutmen ASN.

“Hari ini kita bersilaturahmi ke DPRD Kabupaten Sumedang untuk memikirkan nasib dan kesejahteraan guru madrasah, yang belum diangkat menjadi PNS, belum tersertifikasi dan belum PPPK,” kata Urip.

Dikatakan, ada 1.411 guru madrasah di Sumedang yang mengabdi selama bertahun-tahun tapi belum mendapatkan hak sebagaimana mestinya.

Menurutnya, para guru tersebut telah menjalankan tanggung jawab besar dalam dunia pendidikan, khususnya di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).

Namun hingga kini, belum ada kejelasan status maupun jalan pasti menuju pengangkatan ASN maupun PPPK.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenag dan mereka siap mendampingi kami dalam perjuangan ini. Tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana para pemangku kebijakan di daerah ikut menyuarakan aspirasi kami ke pemerintah pusat,” lanjut Urip.

Baca Juga:Santri Asy-Syifaa  Wakili Jawa Barat di Ajang MQK Internasional 2025Golkar Sumedang Gelar Pasar Murah dan Pengobatan Gratis Sambut HUT ke-61

Omo Tarma salah seorang guru honorer mengaku sudah lebih dari dua dekade mengajar, namun tak kunjung diangkat menjadi ASN maupun PPPK.

“Saya mulai mengajar tahun 2002. Istri saya juga guru honorer. Sampai sekarang kami belum diangkat, padahal sudah puluhan tahun mengabdi. Kalau bukan karena niat ibadah, mungkin kami sudah berhenti sejak lama,” tutur Omo.

Omo berharap, gerakan ini bisa membuka jalan bagi nasib para guru madrasah seperti dirinya. Menurutnya, sekadar pengangkatan PPPK sudah sangat berarti.

0 Komentar