“Kalau bisa diangkat PPPK atau PNS, itu sudah kado terbesar bagi kami. Kami tidak minta macam-macam, kami cuma ingin status kami diakui dan masa depan kami jelas,” tambahnya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya untuk siap mengawal aspirasi para guru madrasah honorer.
Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III Bagus Noorochmat AT saat menerima audiensi dari Pimpinan Daerah Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Sumedang, di Ruang Rapat Paripurna.
Baca Juga:Hujan Tak Redupkan Semangat, Ribuan Santri Al-Aqsha Meriahkan Peringatan Maulid Nabi Bersama Gita KDIKejari Sumedang Pulihkan Rp11,6 Miliar Pajak PBB P2 dari PT CKJT
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 50 orang guru madrasah tersebut, PGM menyampaikan aspirasi terkait formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2025/2026.
Mereka meminta pemerintah memberikan afirmasi khusus bagi guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi, serta memastikan adanya formasi yang adil dan proporsional di bawah binaan Kementerian Agama.
Pada kesempatan tersebut, Bagus menegaskan, DPRD siap menampung seluruh aspirasi itu dan akan menyampaikannya kepada Kementerian Agama serta pihak terkait di tingkat pusat.
“DPRD Sumedang berkomitmen mengawal aspirasi ini agar perjuangan para guru madrasah memperoleh perhatian serius dari pemerintah,” ujar Bagus.
Bagus berharap, perjuangan para guru madrasah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan dapat segera diwujudkan melalui kebijakan pemerintah pusat. (red)