SUMEDANGEKSPRES – Wacana pengumpulan iuran masyarakat untuk mendukung sektor pendidikan dan kesehatan yang di inisiasi Pemprov Jawa Barat menuai tanggapan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, H. Mulya Suryadi, S.Pd., M.Kom.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya tidak membebani masyarakat dengan berbagai bentuk iuran baru. Sebab, sektor kesehatan dan pendidikan sudah menjadi tanggung jawab negara yang pembiayaannya bersumber dari pajak dan iuran resmi seperti BPJS Kesehatan. “Membuat kebijakan itu harus memlalui kajian yg matang bukan ujug-ujug,” kata Haji Ute, panggilan akrab Mulya Suryadi di Gedung DPRD Sumedang, Selasa (7/10).
“Masyarakat sudah ikut menanggung biaya kesehatan lewat BPJS. Jadi, tidak perlu lagi dibebani iuran tambahan. Justru yang harus dilakukan pemerintah adalah memastikan seluruh warga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS dengan status UHC (Universal Health Coverage),” katanya lagi.
Baca Juga:Pemilihan Ketua OSIS Lewat E-Voting, KPU Sumedang Apresiasi Antusiasme SiswaAnak-Anak Sumedang Harus Tumbuh dengan Kasih Sayang dan Lingkungan yang Aman
Ia menambahkan, program jaminan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di Sumedang sebenarnya sudah berjalan cukup baik melalui lembaga resmi seperti BAZNAS Kabupaten Sumedang.
“Selama ini, Baznas Sumedang sudah menggerakkan masyarakat lewat program Gebyar Infak dan Sedekah (GIS). Jadi kalau niatnya ingin membangun solidaritas sosial, cukup maksimalkan saja program yang sudah tertata dan terlembaga itu,” tambahnya.
Menurutnya, iuran masyarakat sebesar Rp1.000 per hari memang terlihat kecil, namun kebijakan seperti itu berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan kebingungan di tingkat masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat bingung harus setor ke mana, untuk apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Kita punya Baznas yang kredibel, punya sistem yang jelas, dan sudah terbukti membantu masyarakat miskin, guru ngaji, hingga program kesehatan mustahik,” jelasnya.
Mulya menegaskan bahwa kebijakan publik harus memperhatikan aspek keadilan dan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah, menurutnya, lebih baik fokus memperkuat kolaborasi dengan lembaga resmi seperti Baznas, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan agar manfaatnya lebih tepat sasaran.
“Intinya, pendidikan dan kesehatan itu tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai masyarakat merasa seperti membiayai negara dua kali,” pungkasnya. (red)