TANJUNGSARI – Dalam rangka kegiatan reses DPR RI, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang), Ateng Sutisna, melaksanakan peletakan batu pertama Program Desa Peduli Mata Air di Desa Kadaka Jaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, baru-baru ini.
Program ini menjadi bagian dari agenda reses yang bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dan difokuskan pada isu perlindungan sumber mata air dan penguatan ketahanan air (water resilience) di daerah hulu.
Melalui kegiatan Kemitraan dengan KLH tersebut, Ateng ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat dalam menjaga sumber daya air mendapat dukungan nyata dari kebijakan nasional maupun daerah.
Baca Juga:Lakalantas di Tol Cisumdawu, Mobil Terbakar Mahasiswa Meninggal SeketikaIsu Penodongan di Depan SMK PPN Tanjungsari, Polisi Imbau Warga Tetap Waspada
Program Desa Peduli Mata Air di Kadaka Jaya mencakup tiga kegiatan utama, yakni pembangunan instalasi pemanenan air hujan, pembangunan sumur resapan air hujan (SRA) dan bangunan pelindung sumber mata air.
Ketiga kegiatan ini difasilitasi oleh KLH/BPLH. Sedangkan kegiatan swadaya masyarakat untuk mendukung dan memperkuat kegiatan Utama tersebut diantaranya adalah rehabilitasi terhadap embung penampungan air dari mata air (kolam penampungan), rehabilitasi catchment area melalui perbanyakan penanaman tanaman bambu , serta pipanisasi ke titik turen agar air dari sumber dapat langsung dimanfaatkan warga.
Embung ini nantinya berfungsi menampung air hujan, memperkuat resapan tanah, dan menjaga ketersediaan air bersih terutama di musim kemarau.
Dalam sambutannya, Ateng menegaskan bahwa konservasi air merupakan isu strategis bagi wilayah Sumedang yang memiliki banyak mata air alami namun kini terancam degradasi lingkungan.
“Kalau sumber air di hulu rusak, masyarakat di hilir akan kekeringan. Jadi menjaga mata air bukan hanya tanggung jawab satu desa, tapi tanggung jawab ekologis seluruh daerah,” ujar Ateng.
Sebagai Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi, lingkungan hidup, dan sumber daya alam, Ateng menekankan perlunya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) agar program seperti ini memiliki dampak berkelanjutan.
Menurutnya, pembangunan embung dan pipanisasi harus disertai dengan rehabilitasi vegetasi serta edukasi lingkungan kepada warga.