KOTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang mendorong penguatan pelaksanaan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana atau Jitupasna sebagai dasar utama penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana.
Dorongan itu disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Bambang Rianto, dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan Jitupasna yang digelar di Hotel Kencana Sumedang, Selasa (14/10). Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah, unsur TNI/Polri, lembaga kebencanaan, hingga relawan tanggap darurat.
Menurut Bambang, Jitupasna menjadi tahapan penting yang menentukan arah pemulihan pascabencana secara menyeluruh. Tanpa pengkajian yang akurat, katanya, program rehabilitasi dan rekonstruksi kerap tidak tepat sasaran.
Baca Juga:Cara Beli Bintang di Facebook Pakai ShopeePay untuk Dukung Kreator FavoritmuChord dan Lirik Lagu My Way – Frank Sinatra: Yes, there were times, I'm sure you knew
“Jitupasna bukan hanya urusan administrasi, tapi fondasi bagi perencanaan pemulihan yang terukur. Dari sini kita tahu apa yang rusak, berapa kerugian yang timbul, dan kebutuhan masyarakat yang harus segera dipenuhi,” ujarnya.
Bambang menjelaskan, kegiatan Jitupasna mencakup serangkaian proses mulai dari pengumpulan data kerusakan, penilaian dampak sosial-ekonomi, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan pemulihan. Dalam pelaksanaannya, tim BPBD berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan instansi teknis lain.
“Kami tidak hanya menghitung kerugian fisik, tapi juga menilai dampak sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Pendekatan ini penting agar pemulihan tidak sekadar membangun kembali, melainkan memulihkan kehidupan masyarakat secara utuh,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil Jitupasna akan menjadi bahan utama penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), yang berfungsi sebagai panduan lintas sektor dalam menjalankan kebijakan pemulihan daerah terdampak.
“Melalui R3P, kami ingin memastikan bahwa proses pemulihan pascabencana di Sumedang berjalan terarah, efisien, dan berbasis kebutuhan nyata warga,” katanya.
Bambang menilai, tantangan utama pascabencana bukan hanya soal infrastruktur rusak, tetapi juga menurunnya ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, pendekatan Jitupasna diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan yang berkeadilan.
“Kita harus beralih dari paradigma tanggap darurat ke sistem pemulihan yang terencana. Bencana bukan hanya soal fisik yang roboh, tapi juga tentang kehidupan yang harus dipulihkan,” ujarnya.