Friedman juga mengingatkan agar penilaian kelayakan penerima BPJS tidak hanya dilihat dari kondisi fisik rumah, karena banyak warga yang tinggal di rumah bagus akibat warisan atau kontrakan, tetapi sebenarnya tidak memiliki penghasilan tetap.
“Kami berharap ada koordinasi dan sosialisasi yang lebih baik antara dinas sosial, pemerintah pusat, dan desa. Dengan begitu, warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas layanan kesehatan,” pungkasnya. (ahm)