CIMANGGUNG — Program pembebasan ijazah yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) rupanya masih menyisakan persoalan di lapangan, terutama bagi sekolah swasta. Salah satunya dialami oleh SMA dan SMK Guna Cipta Cimanggung, yang hingga kini mengaku belum menerima pencairan dana pengganti sebagaimana dijanjikan dalam program tersebut.
Humas SMA dan SMK Guna Cipta, Amirudin (Amarudin) Anwar, menuturkan bahwa pihaknya sudah melaksanakan seluruh arahan sesuai surat edaran Gubernur Jawa Barat terkait pembebasan ijazah. “Kami sudah lakukan sesuai perintah. Kepala sekolah juga mengikuti arahan dari surat edaran. Saat awal, kami data ulang seluruh ijazah yang masih tersimpan,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Amirudin menjelaskan, proses pendataan dilakukan menyeluruh, mencakup ijazah lulusan dari tahun 2009 hingga 2024. Dari hasil verifikasi, semula terdapat 101 ijazah SMA dan 110 ijazah SMK yang masih tersimpan di sekolah. Namun setelah dilakukan komunikasi intens dengan para alumni, jumlah tersebut kini berkurang menjadi 30 ijazah SMA dan 47 ijazah SMK.
Baca Juga:Laporan Palsu Dibegal di Sumedang, Segini Ancaman Penjara untuk PelakuKasus Alif Bocah Sumedang Tanpa Anus Jadi Pengingat: Jangan Diam Bila Ada yang Butuh Bantuan!
“Sebagian besar alumni belum bisa mengambil ijazah karena sudah bekerja atau tinggal jauh dari sekolah,” katanya. Meski demikian, pihak sekolah terus berupaya melakukan pendekatan melalui grup WhatsApp alumni dan komunikasi langsung dengan keluarga. Bahkan, alumni yang berhalangan datang boleh diwakilkan oleh orang tua untuk pengambilan ijazah.
Menurutnya, total tunggakan administrasi yang terkait dengan ijazah tersebut mencapai sekitar Rp200 juta. Pihak sekolah sudah mengunggah seluruh persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun hingga kini belum ada kejelasan soal pencairan dana pengganti. “Sampai sekarang belum ada titik terang kapan dana itu bisa diterima. Jujur saja, kami sudah tidak terlalu berharap, yang penting kami sudah jalankan semua sesuai perintah,” tutur Amirudin.
Saat ini, jumlah siswa aktif di sekolah tersebut mencapai 126 peserta didik untuk SMA dan 195 murid untuk SMK. Amirudin berharap pemerintah provinsi bisa lebih memperhatikan kondisi sekolah swasta yang juga terkena dampak dari kebijakan tersebut.
“Sebelum program digulirkan, sebaiknya Pemprov Jabar mengajak sekolah swasta untuk duduk bersama agar ada pemahaman yang komprehensif. Jangan sampai program baik justru menimbulkan masalah baru dan merugikan pihak sekolah,” ujarnya menegaskan.