Mahasiswa dan Pemerintah Dorong Solusi Kolaboratif Atasi Kemiskinan Sistemik di Indonesia

Mahasiswa dan Pemerintah Dorong Solusi Kolaboratif Atasi Kemiskinan Sistemik di Indonesia
Diskusi Publik bertema \"Lawan Kemiskinan Sistemik\" yang diselenggarakan oleh Dirkema Unpad dan Cipayung Plus di Bale Sawala Unpad Jatinangor, baru-baru ini.(istimewa)
0 Komentar

JATINANGOR – Direktorat Kemahasiswaan Universitas Padjadjaran (Dirkema Unpad) bersama aliansi organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus menggelar Diskusi Publik bertajuk “Lawan Kemiskinan Sistemik!” di Bale Sawala Unpad, baru-baru ini.

Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional dan menjadi ruang kolaboratif bagi mahasiswa lintas organisasi untuk mengupas akar persoalan kemiskinan di Indonesia sekaligus menawarkan solusi solutif dan berkelanjutan.

Acara dibuka oleh Direktur Kemahasiswaan Unpad, Inu Isnaeni, Ph.D. yang menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan visi Unpad sebagai universitas unggul, inklusif, dan berdampak bagi masyarakat.

Baca Juga:250 Erek Erek Rumah Roboh 2D 3D 4D, Arti Mimpi Dalam Berbagai Pandangan: Kode Alam, Primbon, dan TafsirPrompt Edit Foto Gemini AI di Waduk Jatigede Sumedang saat Senja yang Keren dan Realistis

“Kegiatan ini bentuk inklusivitas mahasiswa, baik yang berorganisasi internal maupun eksternal. Tidak boleh ada dikotomi dalam kerja kolaboratif untuk masyarakat,” ujarnya.

Diskusi dipandu Dr. Achmad Abdul Basith dan menghadirkan narasumber dari berbagai sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga organisasi mahasiswa nasional.

Strategi Pemerintah: Berdata, Berdana, Berdaya

Dr. Zaidirina, S.E., M.Si., perwakilan dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), memaparkan Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan 2025–2029 dengan visi “Berdata, Berdana, Berdaya.”

Ia menjelaskan target nasional untuk menekan kemiskinan ekstrem hingga 0% dan menurunkan kemiskinan relatif menjadi 4,5–5% pada 2029.

Beberapa strategi ditempuh, di antaranya integrasi data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), program Graduasi Kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi Merah Putih.

Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM Henny Navilah, S.H., LLM. menegaskan peran koperasi sebagai wujud nyata demokrasi ekonomi.

Melalui program Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), pemerintah berupaya memangkas rantai pasok yang panjang dan mengurangi dominasi tengkulak. Hingga pertengahan Oktober 2025, sebanyak 82.063 koperasi desa telah berbadan hukum dengan lebih dari satu juta anggota aktif.

Baca Juga:5 Prompt Edit Foto Gemini AI Main Paralayang di Toga dan Batu Dua Sumedang: Keren Tanpa Takut Ketinggian5 Prompt Edit Foto Gemini AI Jadi Anggota Keluarga Keraton Sumedang Larang: Tampil Gagah Bak Bangsawan Sunda

“Koperasi adalah alatnya orang lemah. Dari yang lemah-lemah menjadi kekuatan,” kutipnya dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Dosen FEB Unpad Raden Muhammad Purnagunawan menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi dan garis kemiskinan nasional yang dianggap terlalu rendah.

Menurutnya, meski Indonesia berstatus negara berpendapatan menengah-atas, separuh penduduknya masih rentan jatuh miskin.

0 Komentar