SMK Ma’arif 1 Sumedang Dukung Program Ijazah Tanpa Tunggakan, Komitmen Wujudkan Akses Pendidikan Merata

SMK Ma’arif 1 Sumedang Dukung Program Ijazah Tanpa Tunggakan, Komitmen Wujudkan Akses Pendidikan Merata
Aji Wibowo saat menyampaikan implementasi kebijakan Gubernur di sekolahnya kepada Sumeks, baru-baru ini.(Achmad/Sumeks)
0 Komentar

Dukung Program Ijazah Tanpa Tunggakan

KOTA – SMK Ma’arif 1 Sumedang menjadi salah satu sekolah swasta yang telah melaksanakan kebijakan Gubernur Jawa Barat mengenai penyerahan ijazah kepada siswa, meski masih memiliki kewajiban atau tunggakan di sekolah.

Kepal Sekolah SMK Ma’arif 1 Sumedang melalui, Yusuf Shaepul Rohman SAg., melalui Wakil Kepala Sekolah Wajasek Bid Kurikulum SMK Ma’arif Sumedang, Aji Wibowo menyampaikan bahwa program pendistribusian ijazah telah berjalan sejak kebijakan tersebut diluncurkan dan kini telah terealisasi dengan baik.

“Ijazah sudah langsung dibagikan kepada para siswa, walaupun sebagian masih memiliki kewajiban kepada sekolah. Namun, demi mendukung kebijakan pemerintah, pihak sekolah memberikan keringanan bahkan menggratiskan beban tersebut,” ungkapnya.

Baca Juga:Muhammadiyah Kawal Program MBG. Wujud Kolaborasi Pemerintah dan Ormas untuk Indonesia Emas 20454 Pelajar Sumedang Wakili Jawa Barat di Festival Literasi Perpusnas 2025

Aji Wibowo menambahkan, ijazah disampaikan langsung kepada orang tua maupun siswa sebagai bentuk komitmen sekolah terhadap kebijakan pemerintah. Meski demikian, pihaknya mengakui masih ada kendala di lapangan.

“Banyak lulusan yang sudah bekerja, sehingga kami agak kesulitan dalam proses penyerahan ijazah. Sekarang tinggal beberapa orang lagi yang belum menerima,” ujarnya.

Terkait kabar adanya kompensasi atau penggantian dari pemerintah atas ijazah yang digratiskan, pihak sekolah mengaku hingga kini belum menerima realisasi bantuan tersebut.

“Dari informasi awal memang disebutkan akan ada penggantian, namun sampai saat ini belum terealisasi,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah mengenai kewajiban sekolah negeri untuk menerima 50 siswa per rombongan belajar (rombel). Menurutnya, kebijakan ini berdampak besar bagi sekolah swasta, terutama dalam hal penerimaan siswa baru.

“Mayoritas siswa kami berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah. Karena sekolah negeri gratis, masyarakat berbondong-bondong memilih sekolah negeri, dan ini berdampak pada keberlangsungan sekolah swasta,” terangnya.

Ia mengungkapkan, kondisi tersebut nantinya akan berdampak pada penghasilan guru dan pengelolaan sekolah secara keseluruhan.

Baca Juga:250 Erek Erek Rumah Roboh 2D 3D 4D, Arti Mimpi Dalam Berbagai Pandangan: Kode Alam, Primbon, dan TafsirPrompt Edit Foto Gemini AI di Waduk Jatigede Sumedang saat Senja yang Keren dan Realistis

“Pendapatan guru menurun signifikan, dan pengelolaan sekolah menjadi lebih berat,” tambahnya.

Meski demikian, pihak SMK Ma’arif Sumesang tetap berupaya mendukung penuh kebijakan Gubernur Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

0 Komentar