Ia menambahkan, dana melalui Kartu Dana Murid (KDM) hingga kini belum cair untuk sekolah-sekolah swasta, berbeda dengan Pemerintah Kota Bogor yang sudah menebus 108 ijazah siswa.
“Sebelumnya memang sudah ada realisasi tebus ijazah dari Pemkot, tercatat 108 ijazah yang ditebus. Tapi untuk Pemprov sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.
PGRI Bogor Tagih Janji Gubernur Jabar Soal Pembayaran Ijazah
Di Kabupaten Bogor, Ketua PGRI setempat, Amsohi, mengaku hanya bisa menunggu janji pemerintah provinsi.
Baca Juga:Setelah Janji Ijazah Gratis Demul Menguap, Kini BPMU Pun Diubah Jadi BeasiswaDemul Dituding Ingkar Janji, Program Pembebasan Ijazah Berujung Nihil
“Itu kan kebijakan pimpinan tertinggi Jawa Barat, SMA atau SMK kan ada di kewenangan provinsi, artinya kami wabil khusus sekolah PGRI sudah melaksanakan amanat itu, sudah diberikan kepada yang berhak, siswa,” ujarnya, Senin (27/10/2025).
PGRI Kabupaten Bogor menaungi 63 sekolah, mulai dari TK, SMP, hingga SMA dan SMK.
Semuanya telah menyerahkan ijazah tanpa menagih tunggakan kepada siswa. Namun, janji pembayaran dari pemprov belum juga tiba.
“Itu yang belum (pembayaran dari pemerintah),” kata Amsohi.
Meski begitu, ia menegaskan tidak akan menagih janji tersebut.
“Kalau bicara tagih menagih kan, itu mah sudah janji pemerintah, tidak usah ditagih-tagih tinggal tunggu aja programnya memfasilitasi bagi sekolah-sekolah tadi yang diharuskan menyerahkan ijazah. Kan itu mah janji pemerintah, kita tinggal tunggu aja,” pungkasnya.
Sekolah Swasta di Persimpangan
Dari Cimahi hingga Banjar dan Bogor, benang merahnya sama: ijazah sudah diberikan, tapi uang pengganti tak kunjung datang.
Di tengah ketidakpastian ini, sekolah-sekolah swasta berjuang menjaga keberlangsungan operasional dan nasib para guru honorer.
Kebijakan yang semula dimaksudkan untuk membantu siswa kini justru menempatkan sekolah swasta dalam tekanan finansial yang makin dalam menunggu janji yang belum ditepati, sementara ruang kelas mereka terus berjuang untuk tetap hidup.***