“Di Sumedang, kami punya jargon ‘dari dilayani menjadi melayani’. ASN kami diajak untuk meneladani nilai-nilai pesantren: ikhlas, disiplin, dan sederhana. Bahkan, sebelum dilantik, pejabat eselon harus mengikuti pesantren kilat sebagai bentuk pembinaan rohani dan moral,” ujar Dony.
Tak hanya dari sisi spiritual, Pemkab Sumedang juga mendorong kemandirian ekonomi pesantren melalui pengembangan unit usaha, pelatihan keterampilan santri, serta integrasi Balai Latihan Kerja (BLK) ke lingkungan pesantren. Bahkan, lulusan pesantren yang tergabung dalam program Perawat Rohani Islam (Warois) kini telah berkiprah di RSUD Sumedang dan beberapa di antaranya telah diangkat menjadi PNS.
Bupati Dony juga menegaskan bahwa semua kebijakan Pemkab Sumedang berbasis pada data yang transparan. Melalui inovasi “WA Kepo (WhatsApp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online)”, masyarakat bisa mengakses data keuangan daerah secara real time, termasuk informasi terkait lembaga pesantren di Sumedang.
Baca Juga:Peran Strategis RT/RW sebagai Wajah Pertama Pemerintah di SumedangPemda Sumedang Kukuhkan Satgas Cegah Konten Pornografi, Upaya Lindungi Anak dari Kekerasan
“Kami ingin mewujudkan City of Knowledge, pusat ilmu pengetahuan berbasis transparansi data. Semua orang bisa tahu berapa pajak masuk, anggaran keluar, bahkan data pesantren lengkap dengan jumlah santri, ustaz, dan kebutuhan ruang kelasnya,” katanya.
Bupati Dony menutup paparannya dengan menegaskan bahwa pesantren adalah bagian integral dari pembangunan Sumedang yang simpati (sejahtera, agamis, maju, profesional, dan kreatif) menuju Indonesia Emas 2045.
“Pesantren bukan hanya benteng moral, tapi juga generator perubahan sosial dan ekonomi. Kami ingin pesantren menjadi arus utama pembangunan di Kabupaten Sumedang,” pungkasnya disambut tepuk tangan peserta forum. (red)