KOTA – Kebijakan “Jumat Ngangkot” yang digagas Pemerintah Kabupaten Sumedang sejak Juli 2025 sejatinya lahir dari niat baik mengurangi polusi, menggerakkan ekonomi kecil, dan menanamkan budaya disiplin lingkungan di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Namun sayangnya, niat baik itu justru dicoreng oleh perilaku sebagian ASN yang tak mampu menahan gengsi dan malas berkomitmen.
Pada Jumat (7/11), Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir kembali mendapati kenyataan pahit. Saat dirinya dengan sengaja menggunakan angkot menuju Legok dan Cimalaka untuk menunaikan tugas dinas, ia justru menyaksikan deretan kendaraan dinas dan pribadi milik ASN terparkir rapi di sekitar kantor pemerintahan. “Saya lihat sendiri, di sekitar PPS, depan rumah makan, bahkan di dekat Masjid Asy-Sya’diyah, masih banyak mobil pelat merah. Padahal sudah jelas setiap Jumat tanpa kendaraan pribadi,” ujar Dony dengan nada kecewa.
Kenyataan ini memperlihatkan bahwa sebagian ASN masih gagal memahami makna di balik kebijakan tersebut. Mereka mungkin hadir di apel, menandatangani pakta integritas, bahkan mengutip jargon tentang perubahan birokrasi. Namun begitu hari Jumat tiba, disiplin seolah lenyap, digantikan oleh keengganan meninggalkan kenyamanan pribadi.
Baca Juga:Pengangguran di Sumedang Capai 39 Ribu Orang, Disnakertrans Ubah Arah Kebijakan Pasar KerjaKetika Alam, Kuliner, dan Gaya Hidup Bertemu di Mountain Dew Sumedang
Lebih tajamnya, pelanggaran terhadap Jumat Ngangkot bukan sekadar soal transportasi. Ia mencerminkan krisis integritas dan keteladanan di tubuh aparatur negara. ASN yang seharusnya menjadi contoh kepatuhan terhadap kebijakan publik, justru menampakkan wajah birokrasi yang tidak konsisten menuntut disiplin dari rakyat, tapi gagal menegakkan aturan di lingkup sendiri.
Bupati Dony pun geram. Ia memerintahkan Inspektorat dan BKPSDM untuk memberikan sanksi tegas kepada para pelanggar. “Ini bukan sekadar gaya hidup. Saya minta hukuman disiplin bagi yang tidak menaati kebijakan daerah. ASN harus menunjukkan komitmen, bukan alasan,” tegasnya.
Kritik terhadap perilaku ASN yang abai ini pun wajar. Jika sebuah kebijakan sederhana seperti Jumat Ngangkot saja diabaikan, bagaimana publik bisa percaya bahwa ASN akan serius menjalankan kebijakan lain yang lebih kompleks? ASN bukan sekadar pekerja birokrasi, tetapi simbol moral dan keteladanan di mata masyarakat. Setiap pelanggaran kecil yang mereka lakukan, sebenarnya menggerus wibawa institusi pemerintahan itu sendiri.