Selain soal pengupahan, Disnakertrans juga fokus mengantisipasi potensi perselisihan hubungan industrial yang kerap muncul menjelang akhir tahun, terutama terkait isu PHK dan tuntutan upah.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar tidak terjadi gejolak di lingkungan industri. Nisye menyebut, kondisi hubungan industrial di Sumedang relatif kondusif dibanding daerah lain di kawasan Bandung Raya.
“Alhamdulillah, Sumedang termasuk yang paling aman di wilayah Bandung Raya bahkan di Jawa Barat. Ini karena para pihak sudah memahami regulasi dan lebih mengedepankan dialog,” katanya.
Baca Juga:Proyek Perumahan di Cimanggung Disetop, PT Pakaya Bangun Persada Diduga Langgar Moratorium PembangunanCara Konten FYP dan Menghasilkan Uang dari FB Pro: Rahasia Viral dan Cuan untuk Kreator Pemula
Sebagai contoh, pada awal November ini pihaknya memfasilitasi audiensi antara serikat pekerja dan perusahaan di bawah koordinasi Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) untuk menyampaikan aspirasi penyesuaian upah kepada Bupati Sumedang.
“Kami membuka ruang dialog seluas-luasnya. Pak Bupati juga selalu mengarahkan agar setiap aspirasi disampaikan secara musyawarah, bukan konfrontasi. Dengan begitu, suasana kerja tetap kondusif,” tambahnya.
Ke depan, Bidang Hubungan Industrial berkomitmen memperkuat sinergi tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja agar Sumedang tetap menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi investasi serta tenaga kerja.
“Hubungan industrial yang sehat adalah fondasi ekonomi daerah. Kami berkomitmen agar pekerja terlindungi, pengusaha tenang berusaha, dan pemerintah bisa menjaga keseimbangan di antara keduanya,” pungkas Nisye.(red)