Menurutnya, KPK kini menelusuri apakah ada praktik markup harga atau penggelembungan biaya dalam pengadaan hotel, transportasi, dan katering. Langkah ini diambil demi memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari dana yang seharusnya menjadi hak jamaah.
BPKH Pastikan Dana Haji Dikelola Aman dan Transparan
Menanggapi penyelidikan ini, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyatakan bahwa semua dana haji dikelola secara profesional, aman, dan transparan. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen menjalankan prinsip tata kelola yang baik atau good corporate governance (GCG).
“BPKH memastikan kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia dan masyarakat luas bahwa pengelolaan dana haji berlangsung dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas tinggi,” ungkapnya. Pernyataan ini diharapkan bisa meredakan kekhawatiran publik di tengah meningkatnya perhatian terhadap polemik Haji Indonesia yang semakin kompleks.
Klarifikasi BPKH Limited: Tidak Urus Kargo Jemaah
Baca Juga:Truk Tronton Gagal Nanjak di Ciherang Sumedang, Seruduk Warung dan Mobil BoksSatpol PP Sumedang Gerebek Gudang Miras di Rancakalong, 699 Botol Berbagai Merek Disita
BPKH juga memberikan klarifikasi penting terkait peran anak perusahaannya di Arab Saudi, yaitu BPKH Limited. Dalam keterangan resminya, perusahaan tersebut menegaskan tidak terlibat dalam kegiatan jasa kargo maupun pengiriman barang milik jamaah. Mereka hanya berfungsi sebagai mitra lokal bagi perusahaan Indonesia yang telah memiliki izin resmi di bidang pengiriman barang.
Selain itu, BPKH Limited tidak memiliki peran langsung dalam operasional ibadah haji atau dalam proses lelang layanan. Entitas ini murni berfokus pada kegiatan investasi dan pengelolaan aset, sebagaimana perusahaan investasi lain di Arab Saudi. Langkah ini dilakukan untuk memisahkan peran bisnis dari urusan penyelenggaraan haji, agar tidak memperkeruh polemik Haji Indonesia yang sedang menjadi perhatian publik.
KPK Siap Verifikasi Langsung ke Arab Saudi
Sebagai tindak lanjut dari penyelidikan, KPK berencana melakukan verifikasi langsung ke Arab Saudi. Tim khusus akan memeriksa secara detail apakah dana yang digunakan sebanding dengan fasilitas yang diberikan kepada jamaah. Langkah ini diharapkan menjadi terobosan penting dalam menegakkan transparansi dan keadilan dalam tata kelola ibadah haji.
Penyelidikan ini menjadi bagian dari upaya besar KPK untuk membongkar berbagai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan haji – salah satu aspek penting dalam polemik Haji Indonesia yang melibatkan banyak pihak dan miliaran rupiah dana umat.***