Menurut Budhiana, Sumedang memiliki modal besar di sektor pariwisata. Panorama Bendungan Jatigede, kawasan perbukitan, kuliner lokal seperti tahu Sumedang, serta tradisi budaya yang kuat memberi peluang lahirnya destinasi unggulan baru. “Dengan akses Cisumdawu yang sangat cepat, Sumedang dapat menjadi destinasi one-day trip bagi Bandung dan Cirebon, sekaligus weekend getaway bagi wisatawan Jabodetabek,” katanya.
Bahkan, jelasnya, jika dikelola dengan konsep green tourism dan smart tourism, Sumedang bisa menjadi wajah baru pariwisata Jawa Barat bagian timur. “Keunikan budaya harus dipelihara agar jadi ciri unik nan menarik. Infrastructure and Culture are two sides of coin. Tak boleh pembanguan infrastruktur membunuh kultur, membunuh ciri-ciri budaya lokal,” paparnya.
Budhiana juga menilai, keunggulan Sumedang tidak berhenti pada ekonomi dan pariwisata. Kabupaten ini menjadi pelopor digitalisasi birokrasi di tingkat nasional. Semua proses administrasi, mulai dari pembuatan KTP, KK, hingga layanan kesehatan, dilakukan secara cepat, transparan, dan mudah diakses. “Dengan populasi sekitar 1,1 juta jiwa, bupati dapat memantau pola penyakit, tren kesehatan, sampai kebutuhan layanan publik berdasarkan data real-time,” katanya.
Baca Juga:BRI Apresiasi AgenBRILink Berprestasi di Jawa Barat Melalui Program Super AgenBRILink 2025Polda Jabar Dalami Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik oleh Influencer Skincare
Kondisi ini, lanjut Budhiana, membedakan Sumedang dari daerah lain. Keberanian melakukan digitalisasi pemerintahan secara radikal. Pemerintah kabupaten membangun platform invest.sumedangkab.go.id, sebuah portal modern yang memudahkan investor mengakses peluang, potensi lahan, regulasi, dan layanan. “Semua melalui satu journey yang intuitif. Platform ini menegaskan bahwa Sumedang tidak hanya membuka pintu bagi investor, tetapi menyediakan lorong yang terang, jelas, dan tanpa hambatan,” tegasnya.
Lebih menarik lagi, Sumedang membangun dashboard transparansi fiskal yang memungkinkan masyarakat mengetahui berapa uang masuk ke Sumedang dan digunakan untuk apa, bahkan pada level harian. Dengan prinsip good data, good decision; bad data, bad decision, Sumedang menjadikan data sebagai milik publik. “Prinsipnya jelas: move the data to the people, not move the people to the data. Ini adalah bentuk pemerintahan modern yang jarang ditemukan di daerah lain,” katanya.