SUMEDANGEKSPRES – Polemik penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra kembali mencuat dic, Kecamatan Sumedang Selatan. Sejumlah warga mempertanyakan akurasi data penerima bantuan, setelah diketahui adanya penerima yang dinilai tidak layak, yang terdaftar sebagai penerima BLTS Kesra pada pencairan Minggu, 23 November 2025.
Ketua RW 16 Kelurahan Pasanggrahan Baru, Imaduddin mengungkapkan, keresahan warga terkait pendataan yang dianggap tidak transparan, serta tidak melibatkan perangkat wilayah seperti RT dan RW. Menurutnya, hal ini telah menimbulkan kecemburuan sosial dan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Warga yang secara ekonomi sangat layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara ada penerima yang hidupnya jauh lebih mamp. Ini menimbulkan tanda tanya besar dan keresahan di masyarakat,” ujar Imaduddin, Selasa (25/11).
Baca Juga:Berbagai Penampilan Memukau Bupati Dony di Ekosistem Budaya KasumedanganBupati Dony: Musda Persis Harus Jadi Ruang Gagasan, Bukan Ajang Konflik
Dikatakan Imaduddin, banyak warga mendatangi ketua RT dan RW, untuk mempertanyakan alasan mereka tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Kondisi ini membuat para perangkat wilayah menjadi sasaran kemarahan warga.
“Kami yang berada di tingkat RT dan RW sering dituduh tidak transparan, pilih kasih, bahkan dianggap hanya memasukkan saudara sendiri ke dalam daftar penerima. Padahal data itu datangnya dari pusat, kami hanya menerima hasil akhirnya,” beber Imaduddin.
Menurut Imaduddin, setiap kali bantuan sosial dirilis pemerintah, data penerima selalu datang tiba-tiba tanpa proses verifikasi, yang melibatkan pihak yang paling mengetahui kondisi warga, yakni RT dan RW. Dia menilai, hal ini sebagai bentuk kecerobohan yang berdampak langsung pada meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat.
“Sangat disayangkan, pendataan awal tidak pernah melibatkan kami. Padahal kami yang lebih tahu kondisi warga sehari-hari. Sekali lagi, pendataan ini perlu dibenahi,” ungkapnya.
Imaduddin pun meminta pemerintah pusat maupun daerah, untuk segera melakukan perbaikan mendasar dalam sistem pendataan bansos. Bahkan, dia mengusulkan adanya sensus ulang dengan melibatkan RT dan RW secara langsung agar data yang tersusun benar-benar valid dan tepat sasaran.
“Kami memohon agar pemerintah memutus mata rantai pendataan yang tidak akurat ini. Lakukan sensus ulang dan libatkan RT dan RW. Jangan sampai ketidakakuratan data terus menerus membuat keresahan dan membenturkan kami dengan warga,” tutupnya. (red)