SUMEDANGEKSPRES – DI banyak titik Jawa Barat, rumah-rumah reyot masih berdiri dengan dinding rapuh, lantai tanah yang becek, dan atap bocor yang meneteskan rasa cemas setiap kali hujan turun. Ribuan keluarga menunggu giliran rumah mereka dibedah melalui Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Namun di meja anggaran pemerintah, harapan itu justru menyusut drastis.
Tahun 2026, program Rutilahu di Jabar bakal mengalami kontraksi paling tajam selama beberapa tahun terakhir. Dari 1.270 unit pada 2025, kuota itu diperkirakan anjlok menjadi hanya sekitar 250 unit—turun lebih dari 80 persen jika dihitung dari jumlah sasaran.
Penyebabnya: anggaran yang merosot gila-gilaan. Tahun ini, Pemprov Jabar masih menggelontorkan Rp25,4 miliar. Tetapi dalam APBD 2026 yang telah disahkan DPRD dan Gubernur, angka itu menyusut menjadi Rp10 miliar saja.
Baca Juga:Backlog Rutilahu Sumedang Masih Tinggi, APBD Hanya Mampu Tangani 26 Unit Dari 158 Ribu KebutuhanKemiskinan Jawa Barat Turun Tapi Ketimpangan Desa Kota Masih Tinggi
Sebuah penurunan yang tak hanya mengubur target, tetapi juga meredupkan harapan ribuan warga miskin yang selama ini menggantungkan masa depan rumahnya pada program ini.
“Kalau Rp10 miliar final dan nilai bantuan per unit Rp40 juta, ya sekitar 250 unit. Tapi ini masih menunggu konsultasi Kemendagri,” kata Kepala Disperkim Jabar, Indra Maha, Kamis (27/11).
Indra menyebut, kenaikan nilai bantuan per unit—dari Rp20 juta menjadi Rp40 juta—adalah arahan Gubernur. Tujuannya meningkatkan kualitas bangunan agar lebih layak dan tahan lama. Namun alhasil, jumlah unit harus dipangkas besar-besaran.Hasil akhirnya jelas: bangunan lebih kokoh, jumlah penerima jauh lebih kecil.
Program Rutilahu selama ini menjadi tulang punggung perbaikan kawasan kumuh. Tapi dengan angka terbaru, Jabar menghadapi paradoks besar: kebutuhan meningkat, anggaran justru menyusut.
Menurut data Disperkim, komponen bantuan Rp20 juta pada tahun 2025 terdiri dari: Rp17,5 juta untuk bahan bangunan, Rp2 juta biaya operasional pekerja, Rp500 ribu administrasi.
Biaya bahan itu digunakan untuk pekerjaan struktur, dinding, atap, lantai rabat, kamar mandi, hingga septic tank—pekerjaan yang umumnya membutuhkan uang lebih besar dari plafon yang tersedia.
Dengan bantuan Rp40 juta, kualitas akan meningkat. Namun persoalannya bukan sekadar kualitas: jika pemerintah provinsi hanya mampu menangani 250 unit per tahun, backlog perbaikan akan semakin panjang. Pada saat bersamaan, kondisi lingkungan di banyak kabupaten/kota terus memburuk–banjir, rumah lapuk, dan pencemaran air sanitasi semakin menggila.