Pemprov Jabar Siap Gelontorkan Rp300 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan

Pemprov Jabar Siap Gelontorkan Rp300 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan
Foto udara permukiman padat penduduk di kawasan Dago, Kota Bandung, Selasa (9/12).(Dok. Jabar Ekspres)
0 Komentar

JATINANGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, jika pihaknya tak akan membatasi dana dukungan untuk pemulihan lingkungan.

“Pokoknya kita tidak terbatas Kalau untuk penyelesaian lingkungan,” katanya usai rakor penanganan banjir di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang pada Selasa (9/12).

Adapun secara presentase, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah menyiapkan dana pemulihan lingkungan, dengan nilai mencapai Rp300 miliar.

Baca Juga:Pemda Jabar Perkuat Pengelolaan dan Pengamanan Aset DaerahSekda Jabar Optimis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Capai 6 Persen

“Ya kalau kita Rp200 miliar, Rp300 miliar kita siapin. Kita siapin, kita bisa geser dari anggaran alokasi ABCD, kita geser lagi ke penanganan bencana. Kan ada yang disebut dengan pergeseran anggaran,” bebernya.

Isu lingkungan saat ini tak hanya persoalan di daerah, namun memang tengah jadi sorotan nasional. Oleh sebab itu, Gubernur Jabar yang akrab disapa KDM (Kang Dedi Mulyadi) bahkan mengakui, jika area hutan di wilayahnya sudah rusak.

“Semua hutan rusak,” ujarnya.

Menurut KDM, ruang-ruang terbuka hijaunya (RTH) harus dipetahankan. Untuk itu, izin-izin perumahan yang akan diproses dan yang sudah diberikan agar ditunda dulu, guna dilakukan evaluasi tata ruang.

“Sehingga tidak memiliki resiko yang tinggi terhadap kepentingan lingkungan ke depan. Kan kita ngomongin penanganan banjir dalam setiap tahun tidak akan ada arti,” ucap Gubernur Jabar.

Maksudnya tutur KDM, jika semua ruang hijau di Bandung baik mulai dari pepohonan, rawa hingga sawahnya dialih fungsikan bahkan diurug alias diratakan. Maka dimungkinkan Bandung akan tenggelam.

“Kalau tidak dilakukan perubahan tata ruang sejak sekarang, itu yang pertama. Yang kedua, kita mengevaluasi perkebunan-perkebunan sayur yang menggunakan tanah-tanah yang berlereng, yang beresiko menimbulkan longsor,” tuturnya.

Kontur tanah berkemiringan nantinya akan segera dirubah menjadi tanaman keras. Tetapi, agar para petaninya tidak rugi, Gubernur Jabar meminta supaya para petaninya direkrut menjadi tenaga-tenaga pemerintah.

Baca Juga:Serapan PAD Sumedang Baru 70 Persen, Pemkab Dorong Digitalisasi Layanan PajakMitigasi Bencana di Sumedang Diperkuat, Informasi Cuaca Dimassifkan ke Warga

Adapun mereka, ditugaskan untuk melakukan penanaman-tanaman yang memiliki fungsi vegetasi bagi ketahanan lingkungan.

“Kopi, kemudian tanaman-tanaman lainnya, jengkol. Ini yang akan dilakukan dan itu berlaku untuk wilayah-wilayah yang dataran tinggi,” imbuh KDM.

Termasuk nanti di wilayah Bogor, di Cianjur, kemudian di Kabupaten Bandung, Garut, kemudian Kota Bandung, Bandung Barat.

0 Komentar