Bukan Soal Angka, Bupati: Stop Penanganan Kemiskinan Sektoral!

Bukan Soal Angka, Bupati: Stop Penanganan Kemiskinan Sektoral!
Seorang anak mendorong gerobak sederhana di tengah arus lalu lintas perkotaan, sementara dua anak lain duduk di atasnya, memikul beban hidup yang terlalu berat untuk usia mereka. Di balik deru kendaraan dan rutinitas kota yang terus bergerak, potret ini menjadi pengingat sunyi bahwa kemiskinan masih hadir di ruang-ruang publik, nyata dan dekat.(Dok. Jabar Ekspres)
0 Komentar

KOTA – Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengingatkan keras bahwa kemiskinan bukan sekadar persoalan angka statistik atau distribusi bantuan, melainkan soal martabat manusia yang tidak boleh ditangani secara setengah hati, formalitas, apalagi sektoral.

Peringatan tersebut disampaikan Dony saat membuka Rapat Koordinasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Gedung Negara, Selasa (16/12). Ia menegaskan, pola penanganan kemiskinan yang parsial justru berpotensi melanggengkan ketergantungan dan mengaburkan tujuan utama pembangunan.

“Ketika bicara kemiskinan, yang kita bicarakan adalah martabat manusia. Karena itu, tidak boleh ada pendekatan setengah-setengah. Tidak boleh hanya sebatas menggugurkan kewajiban,” tegas Dony.

Baca Juga:Uang Jutaan Rupiah Hilang di Bank, Warga: Mau Simpan Uang di Mana Lagi yang Aman?60 Kumpulan Jokes dan Kata-kata Perpaduan Sunda dan Indonesia: Nasinya Masih Panas, Aku Hihidin Dulu ya!

Di hadapan seluruh perangkat daerah, Bupati Dony menuntut perubahan cara kerja birokrasi. Menurutnya, setiap perangkat daerah harus berhenti bekerja secara sektoral dan mulai berkontribusi nyata dalam satu desain besar pengentasan kemiskinan yang terencana, terukur, dan bertahap melalui pendekatan graduasi.

Data pembangunan, kata Dony, memang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang berada di angka 75,5, menempatkan Sumedang di peringkat ketiga kabupaten se-Jawa Barat dan peringkat ketujuh secara keseluruhan. Angka kemiskinan pun tercatat menurun dari 9,01 persen menjadi 8,08 persen.

Namun Dony menegaskan, capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan berpuas diri.

“Angka boleh turun, tapi pekerjaan kita belum selesai. Tugas kita bukan sekadar menurunkan persentase, melainkan memastikan warga benar-benar keluar dari kemiskinan,” ujarnya.

Ia menyoroti masih adanya kecenderungan program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, Dony menegaskan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah wajib berbasis data dan memiliki kontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan.

“Tidak boleh ada kegiatan yang tidak jelas dampaknya. Semua harus terukur dan dirasakan masyarakat,” katanya.

Sekretaris Bappeda Sumedang Enang Lukmanul Hakim menambahkan, pendekatan graduasi dipilih karena dinilai lebih manusiawi dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, keluarga miskin didorong untuk naik kelas secara bertahap, dari penerima bantuan menjadi keluarga yang mandiri dan berdaya.

Baca Juga:50 Ucapan Natal Untuk Teman, Rekan Kerja, Keluarga dan Pasangan Dalam Bahasa Indonesia & Inggris100 Kata-kata Natal dan Tahun Baru Lucu, Hangat, Religius, dan Penuh Makna dalam Bahasa Indonesia & Inggris

“Rapat koordinasi ini untuk memastikan tidak ada lagi program yang berjalan sendiri-sendiri. Semua harus satu arah dan saling menguatkan,” ujar Enang.

0 Komentar