KOTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluapkan kekecewaannya terhadap kinerja PTPN yang dinilai memiliki andil besar atas maraknya alih fungsi lahan perkebunan di Jawa Barat.
Kritik tersebut disampaikan langsung di hadapan Regional Head PTPN I Regional 2, Desmanto, saat menghadiri kegiatan penanaman teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Selasa (16/12).
Lokasi penanaman itu sebelumnya sempat viral karena adanya aksi perusakan dan alih fungsi lahan perkebunan secara ilegal. Dedi menilai keberanian masyarakat menggarap lahan tidak muncul tiba-tiba, melainkan dipicu oleh kebijakan PTPN di masa lalu.
Baca Juga:PBJT Jadi Tulang Punggung PAD, Wabup Sumedang Apresiasi Kepatuhan Wajib PajakTransfer Pusat Turun, APBD Sumedang 2026 Alami Tekanan Anggaran
“Saya jujur saja, Pak. Penyebab rakyat berani itu karena PTPN-nya salah sejak awal. Karena PTPN menyewa-nyewakan tanah, rakyat jadi berani,” kata Dedi.
Ia menegaskan keterusterangannya itu merupakan bentuk kecintaan terhadap negara.
“Saya mah terbuka, saya mencintai negara, mencintai tanah air,” ujarnya.
Menurut Dedi, alih fungsi lahan terjadi akibat lemahnya ketegasan pengelolaan, sehingga kawasan perkebunan yang seharusnya ditanami tanaman keras untuk konservasi justru berubah menjadi kebun sayuran.
Ia menilai kondisi tersebut berdampak serius terhadap lingkungan dan meningkatkan risiko bencana.
“Pokoknya kelakuan busuk yang merusak alam harus ditinggalkan. Harus berani, dan anak buah Bapak (PTPN) yang salah-salah juga harus ditindak. Kita ini dikasih amanah, jangan kalah sama Belanda dalam mencintai negara,” tegas Dedi.
Dedi juga mengaitkan langsung alih fungsi lahan dengan meningkatnya banjir dan longsor, termasuk di wilayah Bandung Raya. Ia mengingatkan agar Jawa Barat tidak mengalami bencana serupa dengan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera.
“Kita belajar dari bencana di Sumatera. Gunung-gunungnya gundul, lereng berubah jadi kebun kentang, sungainya mengalami sedimentasi, akhirnya air deras, lumpur mengalir, pohon tumbang,” ungkapnya.
Baca Juga:Teh Rendah Gula Kini Bisa Tetap Manis dan EnakPLN Sumedang Siagakan SPKLU, Dukung Mobilitas Kendaraan Listrik Selama Nataru 2025–2026
Dalam kesempatan itu, Dedi juga mempertanyakan langkah PTPN setelah penanaman dilakukan serta jaminan agar tanaman tidak kembali dicabut. Menanggapi hal tersebut, pihak PTPN menyatakan telah melakukan pengamanan dan penjagaan rutin di lokasi.
Dedi pun meminta langkah tersebut diperkuat dengan pemasangan tanda larangan.
“Kalau kerja sama dengan TNI, ya sudah, dikasih plang saja,” katanya.