“Kami sudah mempertemukan pihak AMX, Pak Dede selaku debitur, Bank Mandiri, dan OJK. Namun di tengah perjalanan ternyata muncul pihak lain, yakni PT OK Asset Indonesia,” jelas Ai.
Ia menegaskan DPRD memiliki keterbatasan kewenangan dalam menyelesaikan sengketa perbankan, sehingga peran DPRD lebih pada menjembatani dan menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan mengambil keputusan hukum.
“Kami ini lembaga penerima aspirasi. Sepanjang masih dalam koridor kewenangan, kami fasilitasi. Tapi kami tidak bisa membuat keputusan karena ini di luar kewenangan DPRD,” ujarnya.(yga)