KOTA – Kepolisian Resor (Polres) Sumedang, Jawa Barat, mengerahkan sebanyak 2.000 personel gabungan dalam rangka mengintensifkan pengamanan masa libur Natal dan Tahun Baru 2026 selama rentang waktu 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.
Kapolres Sumedang AKBP Sandityo Mahardika, menyebut bahwa jumlah personel tersebut merupakan gabungan dari beberapa pihak, baik perangkat pemerintah daerah maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).
“Untuk personel Polri, kita menyiagakan sekitar 1.130 personel, dibantu personel dari TNI, sehingga total kurang lebih hampir 2.000 personel, dan dibantu oleh para pihak terkait dari Dinas Perhubungan, BPBD, Kesbangpol, dan Satpol PP,” ujarnya saat memimpin apel Operasi Lilin 2025.
Baca Juga:Sumedang Bakal Miliki Smart Pole Modern, Dukung Keamanan dan Layanan Digital PublikBupati Tegaskan Kecamatan Jadi Garda Terdepan Pelayanan Publik di Sumedang
Dirinya menjelaskan bahwa personel tersebut nantinya akan ditugaskan mengamankan beberapa objek vital berupa tempat-tempat ibadah, wisata, dan juga harta benda para pemudik yang meninggalkan kota untuk berlibur.
Ia juga menambahkan bahwa pengamanan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat selama rangkaian perayaan Natal dan Tahun Baru sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
“Sebanyak 2.000 personel tersebut juga nantinya melaksanakan pengamanan secara bergantian sesuai jam perayaan Natal di masing-masing gereja,” tambahnya.
Kapolres juga menjelaskan bahwa pengamanan akan dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan langkah-langkah preventif serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan.
“Kemudian kita dahului berupa sterilisasi gereja-gereja sebelum pelaksanaan ibadah. Kita akan melakukan penyisiran,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap tahapan pengamanan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
“Penyisiran tersebut akan menggunakan alat-alat khusus, detektor, kemudian anjing K9, untuk melakukan sterilisasi terhadap warga atau tempat ibadah yang akan dijadikan aktivitas keagamaan,” tambahnya.(red)