Namun, berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat, sambung Imaduddin, proses rekrutmen disebut telah rampung dan hanya sebagian kecil warga lingkungan yang diterima bekerja.
“Kalau benar perekrutan sudah selesai, tetapi warga sekitar hanya beberapa orang yang diterima, tentu ini menjadi pertanyaan besar. Padahal komitmennya jelas,” tegasnya.
Di sisi lain, Imaduddin juga mengingatkan agar seluruh kegiatan operasional dapur MBG tidak dilakukan sebelum izin resmi dikantongi.
Baca Juga:Belanja Kebutuhan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri Di BlibliKejari Sumedang Geledah Kantor Kesbangpol, Selidiki Dugaan Korupsi Anggaran 2024–2025
Dia menilai, aspek legalitas dan perizinan harus menjadi prioritas guna menghindari persoalan di kemudian hari.
“Kami akan terus memantau. Komitmen kami tetap sama seperti yang disampaikan saat mediasi. Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pernyataan dan kesepakatan bersama, tentu kami akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku,” bebernya.
Lebih jauh Imaduddin menegaskan, pengawasan yang dilakukan bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan untuk memastikan pelaksanaan berjalan transparan, tertib administrasi serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kelurahan dan yayasan yang membangun dapur MBG belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah poin yang dipersoalkan warga. (red)