Untuk mengajukan perbaikan, masyarakat perlu menyiapkan:
- Kartu Keluarga (KK).
- KTP-el apabila sudah memiliki.
Akta kelahiran atau dokumen autentik lain yang menjadi dasar pembetulan. Dokumen pendukung sesuai elemen data yang akan diperbaiki.
Sebagai contoh, apabila tanggal lahir dalam KK berbeda dengan akta kelahiran, pemohon perlu membawa akta kelahiran sebagai dokumen pembanding.
Petugas akan memeriksa dokumen dan menentukan tahapan pembetulan data sesuai ketentuan administrasi kependudukan.
Baca Juga:Cadas Pangeran Rawan Longsor, Polres Sumedang Siagakan PersonelDua Bulan Taufik Hilang dalam Tragedi Kapal Virgo, Istri dan Anak Masih Menunggu
5. Ke Mana Harus Mengurus KTP dan NIK di Sumedang?
Masyarakat dapat menghubungi atau mendatangi Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk memperoleh informasi dan pelayanan administrasi kependudukan.
Berikut informasi kontak yang tercantum pada kanal resmi Disdukcapil:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
- Alamat: Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 36, Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan.
- Telepon: (0261) 201811.
- Email: disdukcapil@sumedangkab.go.id..WhatsApp konsolidasi data: 0811-2445-204..WhatsApp layanan KK dan KTP-el: 0811-2073-636.
Masyarakat juga dapat mengakses informasi persyaratan melalui situs resmi Disdukcapil Sumedang di https://disdukcapil.sumedangkab.go.id/.
6. Apakah Mengurus KTP dan Memperbaiki NIK Dipungut Biaya?
Pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan Disdukcapil tidak dipungut biaya atau gratis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, masyarakat diimbau mengurus dokumen kependudukan melalui kanal resmi pemerintah dan menghindari pemberian uang kepada pihak yang menjanjikan percepatan penerbitan dokumen.
Jangan Abaikan Data Kependudukan
Kesesuaian data KTP-el, KK, dan NIK sangat penting untuk mengakses berbagai pelayanan publik. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat sebaiknya segera melakukan pengecekan kepada Disdukcapil.
Pastikan dokumen pendukung telah disiapkan sebelum mengajukan permohonan. Dengan begitu, proses pemeriksaan dan pembetulan data dapat berjalan lebih mudah serta mengurangi risiko masyarakat harus berulang kali datang ke kantor pelayanan.***