Karena itu, Pemkab Sumedang berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengaitkan upaya penanganan TBC dengan program perbaikan rumah tidak layak huni.
“Kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kami mendapatkan alokasi sekitar 2.056 unit rumah untuk program tersebut, termasuk memperhatikan rumah masyarakat yang mengidap TBC,” ungkapnya.
Upaya tersebut diperkuat melalui program Desa Siaga TBC. Saat ini, program telah menjangkau sekitar 175 desa, meningkat dari sebelumnya yang hanya mencakup 22 desa. Cakupan sosialisasi dan dukungan program mencapai 63,2 persen desa.
Baca Juga:315 Siswa SD dan MI Ikuti Ar-Rafi BHS Days 2026 di Sumedang57 Siswa SMP Adu Kemampuan Numerasi di Final Konsinus Sumedang 2026
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengingatkan bahwa penemuan kasus TBC secara nasional masih perlu ditingkatkan.
Dia menyebutkan, hingga Oktober 2026, kasus yang ditemukan mencapai 666.985 atau sekitar 61 persen dari target 972.000 kasus. Padahal, estimasi insiden TBC di Indonesia mencapai 1,08 juta kasus.
Angka tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perkiraan jumlah penderita dan kasus yang berhasil ditemukan.
“Orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien harus diperiksa. Tidak hanya itu, tetangganya juga diperiksa. Jika pasien bekerja di suatu tempat, orang-orang di lingkungan kerjanya juga diperiksa,” tegas Paulus.
Dari 666.985 kasus yang ditemukan secara nasional, sebanyak 599.425 pasien atau sekitar 90 persen telah memulai pengobatan. Pemerintah pusat pun mendorong pemeriksaan lebih luas melalui integrasi skrining TBC dengan program CKG, termasuk di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan pesantren.
Pada akhirnya, keberhasilan penanggulangan TBC tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang diperiksa atau kasus yang ditemukan. Pasien harus mendapatkan pengobatan hingga tuntas, sementara orang-orang di sekitarnya terlindungi dari risiko penularan.***