Dinamika itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut administratif, termasuk keberadaan foto resmi Wakil Presiden di berbagai instansi.
Namun, perubahan status jabatan dan ketentuan protokoler terkait pemasangan foto kenegaraan perlu dipastikan melalui keputusan serta aturan resmi pemerintah. Hingga ada kejelasan, Ikopin University menyatakan masih menunggu instruksi pimpinan.***