Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) di Indonesia sangat besar. Jumlah ponpes di Indonesia pada Triwulan I-2021 sebanyak 31.385 ponpes dengan jumlah santri sekitar 4,29 juta orang, yang 44,2% di antaranya memiliki potensi ekonomi. Diharapkan semua ponpes akan memiliki potensi ekonomi sehingga dapat menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah, dan UMKM halal Indonesia.
“Kolaborasi dalam membangun ekosistem syariah berbasis ponpes perlu dilakukan baik antara regulator maupun stakeholders, sehingga ponpes dapat mendorong terjadinya peningkatan keuangan inklusif seiring dengan peningkatan akses keuangan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi jumlah kemiskinan, serta meningkatkan kapasitas UMKM sehingga dapat naik kelas. Usaha yang dijalankan di ponpes sebaiknya menjadi usaha menengah besar, bukan menengah kecil lagi,” ungkap Menko Airlangga.
Program percepatan inklusi keuangan dalam mendukung kemandirian ponpes yang dilaksanakan Pemerintah melalui Sekretariat DNKI, antara lain berbentuk edukasi keuangan bagi santri; pemberdayaan kemandirian pesantren dengan program Pesantren Go Digital; kemudian implementasi dan pemanfaatan Kartu Santri untuk keperluan edukasi serta transaksi dalam lingkungan pesantren juga identitas para santri; pendampingan pelatihan digital marketing; dan juga pembiayaan syariah/program One Pesantren One Product (OPOP)/Koperasi Pesantren.
Baca Juga:Bupati Halal Bihalal Bersama Pengurus Cabang Nahdlatul UlamaSMPN 7 Sumedang akan Terima 224 Siswa
Untuk program OPOP dilaksanakan untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Peserta program OPOP saat ini telah mencapai 1500 pesantren dengan total transaksi business match per Desember 2020 adalah Rp21 miliar.
“Koordinasi dan sinergi bersama semua stakeholders harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi ponpes,” pungkas Menko Airlangga.
Masih dalam rangkaian acara Halal Bihalal yang bertema “Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan Pesantren” tersebut, dilakukan juga penandatangan Nota Kesepahaman dan Dukungan Pembiayaan KUR dengan PT Indomobil Prima Energi, PT Bank Syariah Indonesia, dan Koperasi Ponpes Bahrul Ulum.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut secara virtual adalah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Tim Ahli Menko Perekonomian Franky Sibarani, dan Presiden Direktur Indomobil Group Jusak Kertowidjojo. Sementara yang hadir secara fisik di Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas Jombang adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Pengurus Asparagus K.H. Agus Solachul Aam Wahib Wahab (Gus Aam), Ketua Majelis Pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambakberas K.H. M. Hasib Wahab, Ketua Umum Yayasan Ponpes Bahrul Ulum K.H. M. Wafiyul Ahdi, Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia Kokok Alun Akbar, serta perwakilan dari BUMN lainnya. (red)