SUMEDANGEKSPRES.COM – Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir beserta Forkopimda dan Wakil Bupati H. Erwan Setiawan mengikuti Rakor Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Video Conference, Selasa (3/8).
Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat H.M Ridwan Kamid dan membahas berbagai isu terkait Covid-19 di Jawa Barat meliputi Update Status Covid-19, Pemulihan Ekonomi, PPKM Level 3 dan 4, Update 3T, Isolasi Terpusat, Update Vaksinasi, dan Update Bantuan Sosial.
Kesimpulan Rakor diantaranya adalah perlu
adanya evaluasi Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang masih berada pada Level 4.
Baca Juga:Kades: Warga Jangan Sungkan Melapor Jika Tak Punya BerasRatusan Siswa SMAN Tanjungsari Terima Vaksinasi Covid-19
“Sesuai arahan Kapolda Jawa Barat, Kabupaten/Kota yang masih level 4 agar dianalisa, kenapa berada pada level 4. Bahkan ada yang naik dari level 3 ke level 4,” ujarnya.
Terkait percepatan vaksinasi di Jawa Barat, Gubernur mengatakan bahwa Kemenkes RI selama ini memberikan kuota vaksin berdasarkan data per Kabupaten/Kota, bukan per Provinsi. Oleh karena itu, ia menginginkan skemanya diubah menjadi per Provinsi.
“Ini sedang kita revisi, agar vaksin bisa diberikan ke Provinsi terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita yang distribusikan (ke kabupaten/kota),” ucapnya.
Berdasarkan catatan Kemenkes, lanjutnya, ada kabupaten/kota yang tiga hari saja sudah habis dan ada juga yang 32 hari baru habis.
“Jadi kita akan memperjuangkan agar vaksin diberikan ke provinsi dulu. Nanti kita hitung. Kabupaten/Kota yang cepat habis akan diberi banyak dan yang butuh proses tentu dikasih sesuai dengan kecepatannya,” imbuhnya.
Disampaikan Gubernur, agar pihak TNI/Polri juga harus aktif mencatat stok vaksin di gudang.
“Jangan sampai realita di gudang kosong, tapi pusat menganggap masih ada. Biasanya ini terjadi karena belum semuanya mengupdate data stok gudangnya,” ujarnya.
Baca Juga:Kabel Putus Ganggu Pengguna Jalan di SumedangMiris! Kisah Korban Longsor Sumedang Hingga Tulang Pecah dan Sulit Beraktivitas, Bantuan Terhenti
Gubernur menambahkan, setelah Vaksin disuntikkan, pihak-pihak terkait diminta segera mengisi aplikasi PCARE. Hal ini ditujukan agar presentase penyuntikan vaksin di Jawa Barat bisa maksimal.
“Vaksinasi harus kita bereskan sampai dengan bulan Desember 2021.Tetap humanis, saling edukasi, dan saling menguatkan,” pungkasnya. (nur/rls)