oleh

Polarisasi, Diprediksi Akan Naikan Tensi Politik di Pemilu 2024 Mendatang

Pendidikan politik akan sangat diperlukan untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi

SUMEKS, Kota – Pemilu tahun 2019 lalu, menjadi moment politik yang tak terlupakan oleh segenap bangsa Indonesia. Dimana pada pesta demokrasi lalu, tensi politik terasa panas.

Jelang pemilu 2024 mendatang, masyarakat Indonesia diharapkan akan semakin dewasa menghadapi tensi politik yang kemungkinan  kembali memanas.

Dan tugas dari partai politik pun, diharapkan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga tingkat daerah.

“Potensi suhu politik nasional, provinsi sampai daerah tentunya akan mengalami eskalasi yang sama. Tergantung peta politik di masing masing daerah. Pengalaman terdahulu menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu. Dan peserta pemilu yang sempat memanas selama Pemilu 2019 lalu. Serta, kampanye yang melahirkan polarisasi dapat memanaskan suhu politik,” ujar Ketua Umum PDPM Sumedang sekaligus Divisi Data Informasi dan Multimedia DEEP Indonesia, Dodi Partawijaya kepada Sumeks.

Dodi mengungkapkan, masyarakat juga harus cerdas dan waspada akan adanya potensi-potensi yang dapat memanaskan suhu politik seperti di tahun 2019 lalu. Dikarenakan panasnya persaingan politik saat itu, sempat membuat situasi tidak kondusif.

Oleh sebab itu, hal itu juga harus menjadi perhatian lebih. Dikarenakan potensi yang sama, kemungkinan akan terulang kembali.

“Potensi potensi pengalaman terdahulu seperti aksi saling lapor antara pendukung capres-cawapres terkait dugaan pelanggaran kampanye. Upaya saling intai serta mencari celah kesalahan lawan politik, ini dapat menimbulkan situasi tidak kondusif,” ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Dodi, potensi lainnya yang dapat memanaskan suhu politik adalah adanya Black campaign atau Kampanye hitam. Hal itu sempat dilakukan dalam kontestasi politik 2019 lalu.

“Selain itu narasi kampanye negatif yang dilontarkan kedua pasangan capres-cawapres, juga dapat meningkatkan suhu politik Tanah Air dan berimbas ke daerah. Seperti isu-isu terkait tata kelola pemilu khususnya mengenai daftar pemilih juga kerap ditarik, guna merugikan lawan politik. Seperti soal DPT, hak penyandang disabilitas yang seolah dikapitalisasi untuk kepentingan calon tertentu,” paparnya.

Sementara itu, Dodi juga menerangkan jika netralitas penyelenggara pemilu adalah faktor paling penting dalam fluktuasi suhu politik. Salah satu dampak dari hilangnya netralitas penyelenggara adalah mengakibatkan sikap apatisme masyarakat dalam menanggapi suhu politik yang terjadi.

“Disini netralitas penyelenggara pemilu juga merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan suhu politik. Manakala penyelenggara terlihat memihak calon tertentu. mengingatkan suhu politik yang memanas pada gilirannya dapat menimbulkan rasa tidak nyaman di masyarakat, sehingga berakibat masyarakat acuh dan tidak mau menggunakan hak pilihnya,” ungkapnya.

Dengan demikian, Dodi turut menyarankan kepada semua peserta pemilu untuk bijak dalam memilih diksi dan frasa agar tidak memekakan ruang opini publik serta menjadi pendidikan politik bagi masyarakat.

Diketahui, pendidikan politik akan sangat diperlukan untuk masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi.

“Pendidikan politik amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dari yang sebatas prosedural-identitas,” ungkapnya.

Dodi pun menambahkan, potensi panasnya suhu politik yang paling menonjol adalah hoax atau berita bohong yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

“Selain itu, hoax merupakan penghambat utama dalam pertumbuhan kualitas demokrasi dan tensi suhu politik,” tururnya. (Mg1)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *