Tidak hanya itu, Asep juga mengaku pihaknya mencoba untuk meminta solusi terhadap DPRD agar mendengarkan keluhannya dengan memberikan surat permohonan audiensi. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menerima jawaban pasti.
Asep menerangkan, pihaknya tidak akan banyak menuntut. Hanya meminta kejelasan, apakah ada dugaan pelanggaran dalam hal tersebut.
“Sudah 3 bulan tidak ada jawaban dari DPRD, apakah permohonan audiensi kita diterima atau tidak. Saya hanya meminta satu hal. Tolong tegakan aturan sesuai tupoksinya, kalau diduga ada pelanggaran tolong sikapi dengan hukum itu saja,” terangnya.
Baca Juga:Promo Produk UMKM, Jabar Ikut Festival PON Kopi PapuaPesan Ridwan Kamil kepada Paguyuban Pasundan: Jaga Kekompakan dan Dukung Atlet PON
Ditempat berbeda, Kuasa Hukum Hiwapa sekaligus Ketua DPD AMX Indonesia Dapit Ariyanto, S.H menambahkan, agar ada transparansi terhadap pihaknya selaku pelapor, selama jalannya proses pemeriksaan.
“Hak kami selaku pelapor tidak pernah diberitahukan perkembangan penyidikan. Dan kalau sudah ada penetapan tersangka, mengapa kami tidak di beritahukan SPDP nya. Dan bila di hentikan, kami tidak diberitahukan ketetapan SP3,” tuturnya. (Mg1)