DONY: SAKIP Desa Dilatarbelakangi Tingginya Resiko Penyimpangan Dana

DONY: SAKIP Desa Dilatarbelakangi Tingginya Resiko Penyimpangan Dana
0 Komentar

SUMEDANGEKSPRES.COM – Untuk melakukan pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan adanya perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur pemerintah.

Hal itu dikatakan Bupati Sumedang H Dony Ahmad Munir pada kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Desa, yang dilaksanakan di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua, Senin (4/10).

“Perubahan menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM bertujuan untuk mewujudkan tata kelola tata pemerintahan desa yang baik dengan aparatur yang berintegritas tinggi, produktif dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik,” terangnya.

Baca Juga:KUR Topang Pemulihan Ekonomi Nasional, Menko Airlangga: Pemerintah Tingkatkan Plafon 2021 Menjadi Rp 285 TriliunKontingen PON Jabar Beri Kado Istimewa untuk Ridwan Kamil

Menurut Bupati, lahirnya SAKIP Desa di Kabupaten Sumedang dilatarbelakangi akan tingginya resiko terhadap penyimpangan dana yang dikelola di desa yang alokasinya cukup besar.

“Jadi SAKIP Desa merupakan jawaban untuk mengukur keberhasilan pengelolaan kegaiatan yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa, mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja,” ujarnya.

Bupati mengatakan, melalui evaluasi SAKIP, diharapkan para kepala desa beserta perangkatnya akan terus termotivasi untuk melakukam perbaikan-perbaikan sehingga bisa berjalan dengan baik, lebih akuntabel, bisa lebih berkinerja, dan berorintasi pada hasil yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

“Berdasarkan evalaluasi, jumlah desa yang berada pada interval 71 sampai dengan 85 atau Kategori B sebanyak 1 desa. Lalu untuk interval dari 56 sampai 70 atau Kategori C sebanyak 138 desa. Sedangkan interval 0 sampai 55 atau kategori D sebanyak 131 desa,” tuturnya.

Sementara itu Camat Buahdua Tono Suhartono mengakui bahwa pelaksanaan SAKIP Desa di 14 desa di wilayahnya masih banyak kekurangan.

“Walaupun masih banyak kekurangan, namun ada desa yang masuk Tiga Besar Kategori C di tingkat Kabupaten Sumedang,” ucapnya.

Dikatakan Tono, ke depan semua Kepala Desa akan didorong untuk menjadi terbaik dan bisa mewujudkan nilai B.

Baca Juga:Airlangga Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Arena Wushu PON XXPromo Produk UMKM, Jabar Ikut Festival PON Kopi Papua

“Untuk penggunaan aplikasi terdapat dua desa yang masuk kategori Sepuluh Besar, termasuk penggunaan e-office ada 2 desa yang masuk Sepuluh Besar tingkat Kabupaten,” katanya. (nur/rls)

0 Komentar