SUMEKS, Kota – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang meminta PDAM agar dapat mengevaluasi prihal keresahan masyarakat Kabupaten Sumedang yang tengah mengalami kesulitan ketersediaan air hingga saat ini.
Di ketahui, permasalahan pasokan air yang kerap kali tidak mengalir hingga ke rumah warga, bukanlah hal yang baru saja terjadi. Melainkan kondisi tersebut sudah terjadi sejak beberapa tahun sebelumnya.
“Kami tegaskan sesuai kemitraan, PDAM harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kalaupun digilir jangan sampai telat. Juga terkait kualitas air harus diperhatikan, jangan sampai masyarakat mengonsumsi air keruh,” ujar Ketua Komisi II DPRD Sumedang Warson, kepada Sumeks, Selasa (12/10).
Baca Juga:Dampingi Presiden Jokowi, Menko Airlangga Hadiri Peresmian Groundbreaking Smelter Freeport di GresikRidwan Kamil Lapor Terobosan Pendidikan Vokasi dan Progres Vaksinasi Jabar ke BPK
Selain itu, menanggapi adanya gerakan pemutusan kemitraan Masyarakat dengan PDAM, Warson mengatakan itu merupakan hak masyarakat sebagai konsumen dari pelayanan PDAM yang merasa dirugikan.
“Itu hak masyarakat sebagai konsumen akibat ketidakpuasan pelayanan PDAM, bagi komisi II ini jadi evaluasi untuk PDAM terkait ketidakpuasan. Dan dari semua itu harus diambil solusi terbaik,” ungkapnya.
Di tempat terpisah, tokoh masyarakat Cimanggung Sonia Sugian meminta agar adanya ketegasan dari pihak DPRD terkait permasalahan air bersih yang kini menjadi polemik di wilayah Kabupaten Sumedang.
“Saya meminta agar DPRD tidak hanya sekedar bicara. Melainkan harus mewakili aspirasi masyarakat. Bila perlu panggil direksi nya,” terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Sonia, dirinya juga meminta agar pihak PDAM dapat menjelaskan terkait kinerja pengelolaan dana dan supplai air ke masyarakat.
“Kalau berkurang apa kendalanya. Harus terbuka jangan sampai menutup diri. Kita kan jadi su’udzon jika anggaran pemda tidak digunakan sesuai dengan peruntukan yang sebenarnya atau bagaimana,” paparnya.
Sonia juga menyarankan agar PDAM harus mempunyai sistem tersendiri untuk penanganan masalah dan alternatif solution apabila penangan masalah yang pertama tidak berhasil.
Baca Juga:Kemarahan Warga Terhadap PDAM Semakin Menjadi, Masyarakat Minta APH Turun TanganAktivitas Ekonomi Digital Meningkat, Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Hadirnya Bank Digital di Tanah Air
“Biasanya setiap perusahaan ada hal seperti itu. Contohnya, Tirta Wening Bandung, dia ada kesulitan kalau ambil di Citarum saat musim kemarau itu surut. Akhirnya dia ada solusi untuk memiliki bak kontrol penampungan. Kalau ini berkurang, dia ambil dari yang lain. Harusnya ada solusi alternatif seperti itu,” terangnya.