Karena itu, menurutnya, dalam pelaksanaan KPM, data para petani yang tergabung dalam kelompok tani harus benar-benar valid.
“Karena dari data itu juga, kita tentukan jenis bantuannya apa, itu ada kriterianya yang kita terapkan. Sehingga kebijakan itu tidak terjadi bleeding atau misrealisasi di lapangan,” ungkapnya.
Anna menyatakan KPM yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro ini sangat bermanfaat bagi petani.
Baca Juga:Rumah Relokasi Korban Longsor Terealisasi Awal Tahun 2022Komisi 1 Awasi Penyelenggaraan Pilkades Serentak
“Mereka sangat antusias karena bisa mendapat bantuan dari Pemkab Bojonegoro. Ada lebih dari 1.500 kelompok tani yang mendapatkan bantuan secara berkala,” ujar Anna.
Lebih dari itu, imbuh Anna, bantuan KPM ini juga bisa dijadikan substitusi manakala terjadi kekurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Jadi para petani sangat terbantu dan mereka sangat berterimakasih dengan bantuan KPM ini,” pungkasnya. (aph)