SUMEDANGEKSPRES.COM, Kota – Untuk memperjuangkan kesejahteraannya, ratusan tenaga teknis Dinas Pendidikan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Senin (15/11).
Para tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer (FKTH) itu mendatangi kantor DPRD memenuhi undangan audiensi dengan Komisi I dan III.
Sekretaris FKTH, Supriatna, menjelaskan tenaga teknis seperti penjaga sekolah, perpustakawan dan operator sekolah tidak memiliki formasi di Dinas Pendidikan sebagai Pekerja Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Juga:Menko Airlangga: Healthtech dan Edutech Tingkatkan Layanan Pendidikan dan KesehatanMenko Airlangga: Indonesia Miliki Peluang Tentukan Arah Perekonomian Dunia Melalui Presidensi G20
“Tahun 2013 pernah ada pengangkatan untuk katagori dua. Untuk teknis dari tahun 2013 sampai sekarang tak memiliki formasi di Dinas Pendidikan, hanya untuk formasi guru yang sekarang ada,” jelas Supriatna.
Supriatna menambahkan, pihaknya menghadiri audiensi tersebut untuk meminta formasi tenaga teknis di lingkungan Dinas Pendidikan.
” Selain itu kami juga menuntut kesejahteraan kami sebagai tenaga honorer. Pasalnya kami dibayar tidak lebih dari 500 ribu rupiah. Bahkan ada yang 100 ribu per bulannya, itu juga dibayarnya per 3 bulan sekali. Paling tidak kami meminta UMR untuk honor kami,” tegasnya.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir sudah memahami aspirasi para tenaga honorer tersebut. Dony juga mengatakan kepegawaian tenaga teknis harus sesuai pusat.
“Nanti kita sampaikan aspirasi mereka ke (pemerintah) pusat agar hal tersebut bisa jadi kebijakan pusat. Kami juga akan berjuang untuk memenuhi harapan harapan mereka,” ungkap Dony. (kga)