Tokoh Ulama dan Umaro Harus Duduk Bersama
SUMEDANGEKSPRES.COM, Tanjungkerta – Tokoh ulama Sumedang KH Sa’dulloh mengatakan trauma healing diperlukan untuk korban pelecehan seksual. Bagaimana pemerintah bisa menampung dan mengobati trauma mereka.
Menurutnya, para korban kekerasan seksual harus ditampung di sebuah lembaga, maksudnya bukan meminggirkan mereka tapi mereka ini ditampung di sebuah lembaga yang khusus untuk korban korban pelecehan seksual.
“Sehingga, mereka menjadi orang orang yang senasib. Kemudian diberikan pendidikan dan pelatihan hingga menjadi sadar bahwa itu sebuah takdir dari Allah SWT,” ujar Sa’dulloh kepada Sumeks, belum lama ini.
Baca Juga:Sampah Menumpuk, Jadi Berkah Sebagian WargaLahannya Diserobot, Ratusan Warga Blokade Akses Proyek Jalan Tol
Dikatakan, mereka harus menjalani dan kembali ke kehidupan masyarakat yang normal. Jadi, tidak usah diratapi, kemudian terus terusan trauma.
Dia pun menyarankan adanya lembaga, jadi korban korban itu pada tahap awal tidak dikumpulkan di sebuah lembaga pendidikan yang disitu ada siswa-siswa yang normal dan tidak mengalami pelecehan seksual.
“Kalau digabungkan seperti itu nanti bisa terjadi korban kekerasan seksual itu menjadi minder. Tapi ketika disatukan dengan orang senasib, kemudian diberikan materi materi ajaran ilmu agama yang lebih mendalam, saya kira pada suatu saat dia akan sadar dan traumanya akan hilang,” jelasnya.
Dia pun mengatakan, sebagai manusia sangat berharap agar kejadian kekerasan seksual tidak terulang. Namun, kekerasan seksual dan perzinahan sendiri tidak mungkin hilang dari muka bumi. Artinya, yang bisa dilakukan adalah bagaimana meminimalisir kejadian kejadian seperti kekerasan seksual.
“Jadi harapan saya sinergi antara ulama dan umaro, coba duduk bersama ketika memutuskan tentang peraturan, peraturan daerah, perundang undangan. Cobalah ulama diajak berbicara, musyawarah itu betul betul musyawarah yang ikhlas. Tidak ada motif motif politik. Jadi betul betul pandangan ulama dan para ahli bisa disinergikan,” harapnya.
Sa’dulloh menegaskan, jangan kemudian pihφak dari legislatif atau dari pihak eksekutif ketika berbicara dengan ulama, tokoh masyarakat dan tokoh agama khusus berbicara masalah meminimalisir kekerasan seksual mempunyai motif motif politik. Ada barter, apa yang disampaikan ulama itu mau dilakukan oleh pihak pemerintah atau legislatif asal ada muatan politiknya.