SUMEDANG.JABAREKSPRES.COM – Dianggap kurang respon, pemerintah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja berniat geruduk kantor DPRD Kabupaten Sumedang.
Niat geruduk kantor DPRD Kabupaten Sumedang tersebut karena persoalan tagihan dari pihak pengembang kepada desa sampai saat ini semakin bergejolak, apalagi persoalan tersebut masih belum ada respon dari pemerintah kabupaten dan wakil rakyat.
Hal itu, menyulut emosi warga yang seolah merasa ditelantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya ada di tengah masyarakat saat mereka punya persoalan.
Baca Juga:Bidan Desa Karangsari Terabas Banjir Demi TugasPembentukan Kampung KB, Bantu SAKIP Desa
“Saya merasa aneh, kenapa Pemda dan DPRD Sumedang tidak respon dengan persoalan ini, apa karena mereka menganggap persoalan ini bukan hal yang emergency. Kami selaku pemerintah desa sudah sangat resah dengan desakan pengembang yang menagih biaya cut and fill dengan jumlah milyaran rupiah,” kata Kepala Desa Pakualam Sopian Iskandar, belum lama ini.
Menurutnya, dalam ranah pemerintahan dan DPRD ada tugas pokok dan fungsi para pejabat yang harus dijalankan sesuai dengan amanat dan sumpah jabatannya. Jadi pada saat pihak legislatif dan eksekutif mengabaikan persoalan yang tengah dihadapi masyarakatnya, itu bukti bahwa mereka tidak bisa mengemban amanah jabatannya.
“Kami tidak paham yang menjadi ganjalan pemerintah tidak respon terhadap persoalan ini apa, yang jelas kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk meminta pemerintah membantu mencarikan solusi agar permasalahan yang kami hadapi ini cepat selesai,” kata dia.
Dikatakan, Pemdes Pakualam sudah berupaya kirim surat ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, tapi keduanya molor. Sebab itu, pihaknya akan langsung mendatangi kantor DPRD untuk minta difasilitasi audensi dengan pemerintah daerah.
“Kami kan sudah kirim surat tapi tidak ada tanggapan, makanya kami akan datangi langsung kantor DPRD,” katanya. (eri)