sumedang, CIMANGGUNG – Anggota Gugus Tugas Pengelola Kawasan Perkotaan Jatinangor (PKPJ) H Dedi Supriatna mengaku akan mengambil langkah hukum. Pasalnya, pihaknya dituding meminta jatah keamanan atas pembangunan tempat relokasi perumahan korban longsor yang menewaskan 41 orang di kampung Bojong Kondang Desa Cihanjuang Kecamatan Cimanggung.
“Saya dapat informasi dari Sekretaris PKPJ, bahwa saya dapat dugaan tuduhan meminta jatah uang keamanan di proyek relokasi korban longsor,” kata Dedi kepada Sumeks, Rabu (6/4).
Diakui Dedi, dirinya memiliki bukti rekaman suara, tuduhan tersebut mengarah kepada dirinya secara pribadi maupun selaku gugus tugas PKPJ.
Baca Juga:Warson: Pembongkaran KJA Harus Dipertimbangkan, Petani Lokal Jangan Sampai Jadi KorbanCikole Dukung Semua Program Pemerintah
“Tuduhan itu menyebut-nyebut nama saya secara pribadi dan secara umum menuduh PKPJ karena saya sebagai anggota PKPJ,” tuturnya.
Dia memaparkan, tuduhan itu disampaikan Satker penyedia perumahan relokasi korban longsor Propinsi Jabar kepada Sekretaris PKPJ. Dan, itu disampaikan juga kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang.
Dikonfirmasi Satker Penyedia Perumahan Propinsi Jabar Ginanjar Faza M tidak menjelaskan secara rinci mengenai tudingan soal uang kemanan.
“Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Penjelasannya nanti disampaikan melalui balai,” ucap Ginanjar sambil meninggalkan lokasi pertemuan.
Sementara itu, Ali Murtadho dari PT Lam Jaya Putra Tama perwakilan pengembang perumahan korban longsor Cimanggung mengaku tidak ada indikasi penghambatan atas pembangunan tempat relokasi longsor warga dengan meminta uang jatah keamanan.
“Aman-aman saja tidak ada yang minta jatah uang keamanan kepada kami. Pelaksanaan pembangunan bahkan sudah berjalan dengan baik,” tuturnya. (kos)