sumedang, KOTA – Gabungan Masyarakat OTD Waduk Jatigede atau GAM melakukan audiensi dengan anggota Komisi 4 DPR-RI Sutrisno di sela kunjungan kerjanya di Dinas Perikanan dan Peternakan (DPP) Kabupaten Sumedang, Jum’at (8/4).
Sutrisno menyampaikan, adanya persoalan-persoalan yang perlu diurusi. Salah satunya terkait warga terdampak Waduk Jatigede, serta GAM.
“GAM pernah datang ke gedung wakil rakyat. Disamping dalam rangka kunjungan kerja juga kunjungan daerah pemilihan, kami salah satunya untuk menangani ini,” jelas Sutrisno.
Baca Juga:Warga Cijati-Situraja Babak Belur Jadi Korban Pembegalan, Motor Yamaha Aerox dan HP RaibPerang Sarung Marak, Berpotensi Tawuran
Dia menuturkan, untuk mengurangi dan mengurai persoalan-persoalan di masyarakat, hingga permasalahan jaring apung yang masih terus terjadi, harus dilakukan secara seksama mencari solusinya.
“Pada intinya, bagaimana warga yang terkena OTD yang katanya berjumlah 1265 bahkan ada yang 1800, itu mempunyai ruang kehidupan, punya keinginan dan memanfaatkan Daerah Jatigede ini,” katanya.
Dijelaskan, pemerintah daerah juga jangan terus memberikan harapan yang tak pasti kepada masyarakat.
“Sudah saja carikan alternatif lain. Seperti bio flok. Kan, sekarang sudah ada teknologinya. Jadi coba pakai bioflok dengan alat yang modern,” ujarnya.
Disamping melakukan audiensi dengan GAM di DPP Kabupaten Sumedang, Sutrisno juga melakukan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutaman serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
Di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sutrisno menyalurkan bantuan sejumlah mesin bagi kelompok tani yang berada di 5 desa. Mesin tersebut diantaranya mesin perontok padi dan jagung.
Saat penyerahan alat pertanian tersebut, Sutrisno menyampaikan harapan dengan alat itu petani bisa lebih diringankan dalam ongkos panen. Terutama, pada proses perontokan padi dan jagung.
Baca Juga:Jelang Mudik, Polres Sumedang Terapkan Kanalisasi Sering Lupa Membaca Niat Puasa Ramadhan, Bagaimana Antisipasinya ?
Dia juga mengharapkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengemukakan kebutuhan rakyatnya.
“Ketahanan pangan di negara kita ini.kan selalu mengandalkan impor. Padahal, kita tahu bahwa tanah indonesia ini adalah tanah yang subur makmur,” jelasnya.
Dikatakan, urusan ketahanan pangan sudah didelegasikan oleh presiden kepada pemerintah daerah. Maka, peran aktif dari daerah otonomnya sangat diperlukan untuk kemudian nanti dikembangkan bersama pemerintah pusat.
“Maka dari itu, pemerintah daerah otonom tidak serta-merta masuk begitu saja ke pemerintah daerah. Sehingga, harapannya adalah pro aktif daerah otonom untuk menyampaikan segala persoalan yang dibutuhkan oleh daerahnya,” tandasnya.