sumedang, GANEAS – Gelaran Budaya dalam rangka memperingati berdirinya Kabupaten Sumedang ke-444, Yayasan Kaprabuan Sumedang memperingati dengan hal berbeda dari biasanya, Sabtu (21/5).
Gelaran Budaya yang dilaksanakan di Desa Dayehluhur Kecamatan Ganeas, memperingati pergantian dari Kerajaan Sumedang Larang menjadi Kabupaten Sumedang dihadiri berbagai elemen masyarakat adat. Diantaranya Lingkungan Hukum Priangan, Kabuyutan Lembang, Kabuyutan Batu Nunggal, Kabuyutan Lemah Sagandu, Poros Sunda, Guriang tujuh.
Menurut Budayawan WD Wangsa Ider Alam Kusumah yang akrab disapa Ki Wangsa, Hari jadi Kabupaten Sumedang merupakan momen dimana runtuhnya Kerajaan Sumedang Larang yang digantikan menjadi Kabupaten Sumedang.
Baca Juga:Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perlu Segera Dirampungkan Jadi PerdaUu Apresiasi Kegiatan Bersepeda di Pesona Alam Gunung Laya
“Runtuhnya Keprabuan Sumedang Larang memang ada beberapa faktor, Faktor External dan faktor Internal. Adanga pengaruh Mataram dan kerajaan Belanda yang paling besar,” jelas Ki Wangsa, Sabtu (21/5).
Menurutnya, Tokoh Prabu Gesan Ulun merupakan sosok raja terakhir yang memiliki gelar Prabu, Pabu sendiri merupakan gelar bagi seorang raja. Kerajaan ini juga merupakan sistem monarki dengan status keprabuan yang paling terahir di tatar Nusantara.
“Prabu sama dengan Raja, namun Prabu lebih disakralkan. Prabu Gesan Ulun juga merupakan orang terakhir yang memiliki gelar Prabu,” ungkap Ki Wangsa.
Runtuhnya kerajaan Sumedang Larang berbeda dengan dengan runtuhnya kerajaan lain. Runtuhnya Kerajaan Sumedang Larang merupakan perpindahan sistem Pemerintahan dari Monarki menjadi Kebupatian.
“Saat itu, Keprabuan bergabung dengan Kesultanan Mataram terkait penyerangan ke Batavia. Dengan Keprabua,n Kabupaten Sumedang berubah mendai Kabupaten,” terangnya.
Selain itu ada keunikan yang terjadi pada bergantinya sistem pemerintahan Sumedang Larang menjadi Kabupaten Sumedang. Dimana saat itu diterapkan sistem Monarki Konstitusional.
“Walaupun telah Keprabuan telah menjadi kabupaten namun sistem kepemimpinan masih menggunakan sistim monarki,” tambah Ki Wangsa.
Baca Juga:Update Kecelakaan Ciamis, Sopir Bus Pariwisata Melarikan DiriUu Berharap Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Diharapkan Beri Pelayanan Prima
Ki Wangsa menjelaskan masyarakat jangan sampai melupakan sejarah dan sejarah harus tetap diingat karena merupakan jatidiri bangsa. (kga)