sumedangekspres – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggagas Inovasi Pendanaan Pembangunan Kompetitif Provinsi Jabar Tahun 2023. Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkuat kualitas pola berencana yang makin kolaboratif dan berkonvergen antardokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, melalui inovasi tersebut, alokasi dana di luar bagi hasil pajak atau retribusi untuk kabupaten/kota pada tahun anggaran 2023 akan diselaraskan dengan target-target Pemerintah Provinsi Jabar.
“Pada dasarnya, yang kami inginkan adalah, kegiatan-kegiatan yang diusulkan di dalam kelompok pendanaan tersebut, baik bantuan keuangan atau hibah, harus searah atau sejalan dengan target-target apa yang akan kami capai di Provinsi Jawa Barat,” kata Setiawan di Kota Bandung, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga:Agenda World Economic Forum, Menko Airlangga: Momen Emas Untuk Berinvestasi di IndonesiaPeringati May Day 2022, BPJS Ketenagakerjaan Bagikan Bantuan 15.000 Sembako
Dalam inovasi tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota di Jabar mengirimkan proposal usulan kegiatan. Nantinya, usulan kegiatan yang akan mendapatkan pendanaan dari provinsi itu dipresentasikan dan dinilai oleh tim juri independen.
“Tentu saja, tim juri ini akan melihat sejauh mana proposal yang mereka usulkan dari pendanaan ini. Dari proposal ini dengan berbagai kriteria, tapi intinya, dampak dan impak terhadap masyarakat ini harus betul-betul mengena,” ucap Setiawan.
“Dengan cara seperti ini, kita berharap efektivitas pendanaan ini akan lebih efisien di lapangan dan lebih mengena sesuai dengan target yang kita harapkan,” imbuhnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jabar Sumasna menuturkan, kebijakan pendanaan kompetitif diberlakukan untuk membantu membangun tingkat kolaborasi dan konvergensi terhadap indikator-indikator pembangunan daerah yang dirasakan perlu peningkatan kualitas. Itu tercermin dari tiga tema besar pendanaan kompetitif untuk usulan perencanan tahun 2023 mendatang.
Adapun tiga tema besar pendanaan kompetitif tersebut yakni pembangunan ekonomi, penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial, serta optimalisasi potensi olahraga, kepemudaan, kebudayaan dan lingkungan hidup.
“Kolaborasi melalui pentaheliks ABCGM menjadi aktor penting dalam percepatan pembangunan di Jawa Barat,” kata Sumasna.
“Kolaborasi dimaksud dapat dilaksanakan dari proses planning (perencanaan), budgeting (penganggaran), implementation (implementasi), controlling (pengawasan), dan reporting (Pelaporan) dalam pembangunan Jawa Barat menuju Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi,” imbuhnya. (*/nik)