Dia menyebutkan, upaya dalam penanganan BBM agar tidak dinikmati oleh yang tidak semestinya, tentunya merupakan suatu kebijakan yang perlu diapresiasi. Tetapi bukan berarti mengapresiasi kenaikan BBM.
Kenaikan BBM yang berkelanjutan tentunya perlu menjadi pemikiran bersama dan mencari alternatif lain karena kenaikan BBM akan membebani rakyat. Artinya, dengan kenaikan BBM yang berdampak pada berbagai sektor, akan membebani rakyat itu sendiri.
“Sebagai negara penghasil minyak, sejak era orde baru ini hanya bisa mengebor tetapi tidak bisa mengolahnya. Sehingga, terjadi ketergantungan pada pihak lain. Pertanyaan orang awam, mengapa pemerintah tidak mengolah minyak sendiri sejak 50 tahun yang lalu hingga sekarang,” katanya.
Baca Juga:PKS Sumedang Menolak Kenaikan BBMMotor Beat Street dan Beat CBS Jadi Incaran
Menurutnya, konsekuensi dari kenaikan BBM, akan berdampak kepada kenaikan harga BBM terhadap bahan pokok dan bahan produksi lainnya, tidak bisa dihindarkan. Sebagai contoh kenaikan terhadap sarana produksi (Saprodi) pertanian dengan dalih kenaikan ongkos angkut, harga sarana produksi (Saprodi) meningkat, meningkatnya upah buruh tani dan sewa traktor, penghasilan petanipun semakin terpuruk bahkan merugi.
Kondisi seperti ini, kata dia, juga bisa terjadi pada sektor perdagangan. Daya beli yang menurun tidak banyak yang berbelanja dan atau hanya orang tertentu saja, para pedagang pun akan mengalami kelesuan dan atau pendapatannya berkurang.
“Meningkatnya harga-harga, dampak dari kenaikan BBM ini, terutama bagi harga-harga 9 bahan pokok, akan terus bertahan ketika kebutuhan bahan pokok tidak tersedia atau tidak diproduksi karena tingginya biaya produksi. Dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak terhadap tingginya biaya produksi, subsidi pupuk seyogyanya tidak dicabut dan bahkan ditingkatkan,” katanya.
Ditegaskan, kebijakan-kebijakan lain yang digulirkan dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak di sektor pertanian adalah menunjang peningkatan produksi pertanian harus gencar dilakukan, diawasi dan dipantau dalam implementasinya.
Kebijakan subsidi silang bagi masyarakat kurang mampu berupa kompensasi BLT sebagai suatu upaya yang baik. Namun, Pemberian BLT dikaitkan dengan pemulihan ekonomi nampaknya kurang signifikan.
Oleh karena itu, kebijakan dalam hal ini seyogyanya diikuti dengan kebijakan peningkatan produksi kebutuhan 9 bahan pokok. Artinya, kebijakan ini terkesan hanya sesaat atau kurang signifikan terhadap pemerataan atau pemulihan ekonomi.