“Arus lalu lintas hewan ternak kita jaga secara ketat, kita periksa hewan ternak yang masuk dari luar daerah,” ujar Arifin.
Sementara itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PMK Jawa Barat mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi penanganan PMK pada Rabu (23/11).
Rakornas dengan tema ‘Meningkatkan Sinergitas dan Kolaborasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku di Indonesia’ menghadirkan Satgas Penanganan PMK dari provinsi, kabupaten dan kota, jajaran barantan, pusat veteriner dan organisasi perwakilan lainnya.
Baca Juga:BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Santunan ke Ahli Waris Kepala Desa dan Ketua RTBRI Raih Penghargaan Bank Teraktif dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Pada LPS Banking Awards 2022
Satgas Penanganan PMK nasional menghadirkan narasumber kunci dari pemerintah/lembaga, seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Kepala BPKP, Kepala BNPB dan Satuan Tugas penanganan provinsi Bali dan ketua satuan penanganan PMK Provinsi Sumatera Barat.
Satgas mencatat masih adanya kasus yang digunakan pada 26 provinsi hingga pertengahan November 2022. Kasus pengendalian dan percepatan nol menjadi target hingga akhir tahun ini.
Pada konteks tersebut, Satgas Penanganan PMK mengajak berbagai pihak di tingkat nasional dan daerah untuk bersinergi dan berkolaborasi melalui rapat koordinasi nasional (rakornas) PMK. Demikain disampaikan Ketua Koordinator Pengendalian Operasi Satgas Penanganan PMK Nasional Brigjen TNI Lukmansyah, dalam Rakornas, Rabu (23/11).
“Pengendalian dan Percepatan PMK, Satgas Penanganan PMK telah menetapkan strategi yang berlaku secara nasional. Strategi kelima tersebut antara lain vaksinasi, biosekuriti, testing, pengobatan dan potong bersyarat,” ucap Lukmansyah.
Menurut Lukmansyah, Rakornas PMK ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemantauan dan evaluasi penerapan 5 strategi penanganan kasus di 25 provinsi yang menyaksikan wabah PMK hingga Oktober 2022 lalu.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menilai dan menyamakan persepsi penerapan lima strategi penanganan PMK di nasional dan daerah,” kata Lukmansyah.
“Kami berharap peserta rakornas ini dapat mengambil manfaat dari materi yang disampaikan oleh para narasumber untuk kemudian diaplikasikan pada pelaksanaan strategi penanganan PMK di wilayah masing-masing,” tambahnya.
Baca Juga:Morinaga Dukung Si Kecil BerkualitasWow! Ini Promo Nonton Bioskop Desember 2022, Ada Cashback 25 Ribu Lho!
Data Satgas Penanganan PMK per 22 November 2022, lima provinsi dengan kasus aktif atau belum sembuh tertinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah 16.439 kasus, Jawa Timur 8.950, Nusa Tenggara Barat 7.508, DI Yogyakarta 3.979 dan Sulawesi Selatan 3.178. Sedangkan data Satgas Penanganan PMK untuk total kumulatif program ternak di 24 provinsi sebanyak 5.847.113 ekor.