sumedangeskpres- Lagi-Lagi Warga Desak Ganti Rugi Tol – Sekitar 50 orang warga dari tiga desa di Kecamatan Sumedang Utara, menggelar aksi di depan Kantor Citra Karya Jabar Tol, Sumedang, baru-baru ini. Mereka berorasi mempertanyakan progres penyelesaian dampak sosial Tol Cisumdawu.
Tiga desa tersebut diantaranya Desa Sirnamulya, Mulyasari dan Girimukti. Terpantau, sejumlah warga persoalankan tanah terdampak, bangunan rumah yang retak, hingga penetapan lokasi (penlok) untuk relokasi warga terdampak.
“Perhitungan kami sudah 5 kali demo-demo. Namun, tetap saja nggak ada hasilnya. Mulai dari BPN, dari PPK, bahkan dari pemda juga hanya janji-janji saja, tak ada realisasinya sampai saat ini,” kata warga Desa Sirnamulya Herman
Baca Juga:Ratusan Juta Melayang, untuk Makan Pun Bantuan TetanggaErwan Akui Dapat Perintah dari DPP Golkar
Herman melanjutkan, si wilayahnya, banyak rumah yang rusak akibat getaran dari proyek tol. Karena sudah kesal diberi harapan palsu, awalnya warga akan menutup jalan tol, tapi karena ada imbauan dari Polres jadinya aksi damai.
“Tapi untuk proyek pengeboran di Bojongtotor kami minta dihentikan dulu sampai aspirasi dari warga ada kejelasan,” ucapnya.
Aksi warga tersebut diterima oleh pihak CKJT, PPK lahan, dan Pemda Sumedang.
“Kami menerima semua masukan dan aspirasi dari warga, tentunya akan kami sampaikan ke pimpinan,” kata Staf Lahan dan Humas CKJT, Asep Irwan.
Sedangkan dari Bagian Hukum Setda Sumedang Agus Setiawan mengatakan, Pemda Sumedang memberi bantuan beras bagi warga tiga desa yang gagal panen, karena sawahnya terdampak tol.
Agus menegaskan, pemerintah daerah akan membantu menyelesaikan langsung dampak-dampak kecil.
“Namun kalau yang dampak-dampak besar kami itu oleh panitia dan pemerintah diatasnya,” kata Agus, yang juga tim penanganan dampak Tol Cisumdawu.
Diakui, Pemda Sumedang, dalam hal ini sebagai fasilitator jika ada permasalahan.
Baca Juga:Becak Listrik Transportasi Ramah LingkunganBangun Jalan, Siswa SMK Pembangunan Indonesia Semakin Semangat Sekolah
“Selama ini pemerintah memfasilitasi permasalahan yang selama ini dialami warga. Untuk penlok itu izinnya di Provinsi,” imbuhnya.
Dari hasil audiensi yang dilakukan warga, mereka mengaku kecewa lantaran hasilnya tidak memuaskan.(red)