Namun, Adin menyoroti ketidaksesuaian antara ketentuan MoU Box dengan kenyataan lapangan.
Kapal-kapal modern dengan mesin yang lebih besar masuk ke wilayah Australia untuk menangkap teripang, menciptakan ketegangan antara Indonesia dan Australia terkait penegakan perjanjian.
“Namun pada kenyataannya, kapal-kapal sekarang dia sudah bermotor, ukuran cukup besar masuk ke wilayah Australia untuk menangkap teripang. Karena teripangnya banyak disana,” ujar Adin.
Baca Juga:Hamas Desak Otoritas Palestina Hentikan Perundingan dan Ajak Ikut Perangi IsraelAnies Baswedan Sindir Prabowo di Debat Pertama Pilpres 2024: Jadi Oposisi Itu Sama-sama Terhormat, Tapi Ada yang Nggak Tahan
Dalam upaya menangani masalah ini, KKP berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah Australia.
Meskipun kerjasama bilateral telah terjadi sejak tahun 2009 melalui Indonesian-Australian Fishing Fisheries Surveillance, tantangan tetap ada.
Pada tahun 2021, penyuluhan kepada nelayan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait melintasi batas, namun kesulitan tetap terjadi.
Adin menyampaikan bahwa pihaknya juga sedang menyelidiki apakah ada pemodal yang mendukung nelayan-nelayan tersebut dalam melintasi perbatasan, atau apakah tindakan tersebut semata-mata untuk mata pencaharian.
“Walaupun sebetulnya sejak tahun 2009 kita sudah ada kerja sama dalam bingkai Indonesian-Australian Fishing Fisheries Surveillance. Jadi kita melaksanakan kegiatan kerja sama operasi bersama di perbatasan,” jelasnya.
Dalam konteks penegakan hukum, Adin menyoroti perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Australia.
Ketika kapal asing masuk ke wilayah perairan Indonesia, pihak Indonesia cenderung menangkap, memeriksa, dan menyita kapal tersebut.
Baca Juga:Alun-alun Surian Direhabilitasi, Warga SenangSumedang Percepat Transformasi Digital Pemerintahan dengan 5 Langkah Ini
Di sisi lain, Australia lebih condong untuk mendorong kapal nelayan Indonesia untuk pulang, dengan pertimbangan kesehatan terkait potensi penyebaran penyakit dari Indonesia ke Australia.
“Australia punya kebijakan mereka memang tidak serta-merta menangkap seperti halnya tugasnya PSDKP. Jadi (kalau Indonesia) ada kapal Malaysia, kapal Vietnam, kapal Filipina masuk ke wilayah teritorial kita, kita tangkap, kita periksa, kemudian kita sita, setelah itu bisa dilelang, bisa dimusnahkan,” ujar Adin.
Adin menjelaskan bahwa kebijakan Australia untuk mendorong pulang kapal nelayan Indonesia dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap penyebaran penyakit.
Dalam pandangan Australia, jika kapal tersebut ditenggelamkan, dapat terjadi pengembangbiakan bibit penyakit yang berpotensi masuk ke negara tersebut.
“Jadi nelayan-nelayan kita yang masuk ke Australia itu betul mereka melakukan secara manusiawi. Kapalnya memang dulu pernah dibakar, dengan indikasi bukan masalah membakar kapalnya, tapi diindikasikan kapal tersebut kapal sudah tua, kapal sudah dianggap tidak higienis, tidak sehat karena mereka jangan sampai menjaga ada semacam bibit penyakit yang masuk ke Australia,” jelas Adin.