sumedangekspres – “Ganjar Sarankan Mahfud Mundur dari Menko Polhukam Merawat Integritas dan Menghindari Konflik Kepentingan” Pada Selasa kemarin, Capres nomor urut 3 ini Ganjar Pranowo memberikan sebuah saran untuk Mahfud cawapresnya untuk segera mundur dari jabatanya sebagai Menko Polhukam, kalian ingin tahu alasanya kan kenapa Ganjar memberikan saran itu?
Ganjar Sarankan Mahfud Mundur dari Menko Polhukam
Alasanya Ganjar memandang adanya potensi konflik kepentingan yang dapat muncul karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Ganjar mengawali sebuah pertanyaan dengan menggaris bawahi potensi terjadinya sebuah konflik kepentingan ketika seorang peserta Pilpres tidak mundur dari jabatanya sebagai pejabat negara.
Baca Juga:Partai Buruh (6) Caleg Siap Bersaing di Pemilu 2024 Daftar Caleg DPRD Sumedang dan Langkah StrategisAwas Jangan Sampe Ada Kampanye Malam Hari di Kabupaten Sumedang, Peraturan KPU Dilarang Kampanye Malam Hari
Dalam sudut pandanga ganjar potensi ini harus diwaspadai dengan serius takutnya akan terjadi konflik kepentingan dan konflik politik yang besar.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak.
Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik.
Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah.
Ganjar juga mencermati fenomena di mana banyak pejabat menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye, dengan dalih kunjungan kerja.
Menurutnya, tindakan semacam itu membawa risiko karena dapat dinilai oleh rakyat.
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye.
Baca Juga:Update Harga Sparepart Toyota Terbaru 2024Trend loud budgeting yang Muncul di TikTok Trend Australia
Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.
Ganjar mengakui telah mendiskusikan usulan ini dengan Mahfud dan timnya.
Selain itu, ia mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota yang maju sebagai kandidat Pilpres dapat diubah.
“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang.
Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi. Semua orang akan merasa fair,” tegasnya.