sumedangeskpres, BANDUNG – Menanggapi laporan dugaan pelanggaran pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar mengambil langkah tegas. Pasalnya terdapat beberapa keluhan warga yang menilai perlindungan sanksi pemilu dinilai lemah.
“Kegelisahan terkait kinerja Bawaslu, terutama Bawaslu Provinsi Jabar. Dia menekankan bahwa Bawaslu adalah lembaga publik yang harus bekerja dengan sebaik mungkin,” jelas Koordinator Komunitas Pemilu Bersih di Jawa Barat, Mahi M Hikmat.
Dalam diskusinya, pihaknya menduga adanya tekanan terhadap kinerja Bawaslu Jabar, baik dari penguasa maupun DPR. Mahi mencatat bahwa banyak anggota DPR menjadi calon peserta pemilu.
“Itu akan menambah kompleksitas dinamika politik dalam pengawasan pemilu,”ucapnya.
Baca Juga:Prabowo Sebut Petani Patriot SejatiSektor Pertanian Sokong Ekonomi dan Pariwisata
Dia berharap Upaya tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan pemilu, dengan media massa turut berperan.
“Data menunjukkan minimnya partisipasi warga dalam pemilu, sehingga kegiatan pengawasan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran partisipasi,” ujarnya.
Dalam konteks pembahasan tentang kehadiran anggota Bawaslu, berasal dari berbagai organisasi seperti HMI, PMII dan lainnya. Hikmat menyatakan bahwa meskipun belum ada bukti konkret, namun kemungkinan adanya indikasi tersebut cukup besar.
“Belum lagi para staf di Bawaslu, terutama Bawaslu Jabar, diprediksi akan patuh terhadap perintah dari atasan mereka terkait hal tersebut,” ujarnya.
Sementara, Direktur Eksekutif DEEP, Neni Nur Hayati berpendapat bahwa permasalahan yang dilaporkannya adalah nyata. Menurutnya, masyarakat tidak hanya seharusnya berpartisipasi dalam pemilu dengan mencoblos, tetapi juga melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
“Sebagai masyarakat, kita harus berani melaporkan pelanggaran saat proses pemilu. Jangan takut ditekan atau diintimidasi, kita perlu mengawal agar proses pemilu berjalan dengan baik,” ungkapnya. (kos)