“Kalau sudah tidak bisa diperbaiki wajar dihapuskan karena akan menjadi beban anggaran yang besar. Penting untuk disampaikan kepada pansus ini agar direkomendasikan oleh kami di LKPJ nanti.
LKPJ 2022 waktu itu sudah direkomendasikan, tetapi tidak ada tindak lanjut yang seharusnya ketika dijalankan harus ada perbaikan tetapi ini tidak. Misalnya Agronesia ini kan seperti hidup mati tidak mau terus saja begitu bertahun-tahun dibiarkan ini akibatnya makin lama makin dalam mana mungkin Agronesia bisa bersaing dengan yang perusahaan teknologi canggih,” tutur Sugianto.
Maka dari itu, Sugianto melanjutkan, pansus ini harus bisa menyelesaikan permasalahan disini apakah bentuknya merger atau apa harus dirumuskan oleh pansus ini. Karena jika tidak maka kondisi dari tahun ke tahun akan seperti ini.
Baca Juga:Harga Daging Ayam di Pasar Inpres Terus MeroketProduk Kerajinan Tangan Jabar Ramaikan Expo Dekranas
“Contoh migas hilir itu koorbisnisnya menghasilkan karena menjual gas dan mem iliki potensi bisnis yang positif. Mari kita melihatnya lebih dalam. Apakah keadaan seperti ini kita yang salah atau kondisinya yang salah,” Tutup Sugianto.
Kepala Biro BIA Provinsi Jawa Barat, Lusi Lesminingwati tidak menampik yang dikatakan Pansus I. Menurutnya, memang betul pihaknya harus tegas tahun ini berkaitan dengan strategi kegiatan apa yang diambil untuk BUMD ini. sudah kami susun kita melampirkan simulasi kalau disebutkan klasifikasi bisnis boleh kita merger tapi harus mendukung, kita melakukan penggabungkan koorbisnis.
“Pada 2022 kami melakukan inventarisasi dan 2023 kita sudah tegas dengan meng-cutoff PT Jaswita di tahun 2023. Sedangkan untuk Agronesia kita simulasikan subholding ini yang sedang kita lakukan,” terang Lusi.(red/adv)