sumedangekspres – Aib Tersembunyi DPRD Karawang Anggaran Miliaran Terserap Hanya Sedikit! Di tengah berbagai dinamika pemerintahan daerah, DPRD Karawang mengangkat isu serapan anggaran yang masih jauh dari harapan.
Hingga 11 Juni 2024, serapan anggaran baru mencapai 25,80 persen dari total alokasi Rp5,9 triliun, yaitu sekitar 1,5 triliun rupiah.
Artikel ini telah tayang di pasundanekspres.id dengan judul DPRD Karawang Soroti Minimnya Serapan Anggaran.
Baca Juga:Wow, Pelaksanaan Galian PLN di Purwakarta Terungkap, Mengapa K2 dan K3 Jadi Fokus Utama?Atlet Purwakarta Bersorak Gembira Bonus Miliaran Rupiah Akhirnya Cair!
Aib Tersembunyi DPRD Karawang Anggaran Miliaran
Kondisi ini memicu keprihatinan serius dari pihak legislatif terhadap kinerja eksekutif, yang dinilai lambat dalam pelaksanaan program-programnya.
Natala Sumedha, anggota Banggar DPRD Karawang, mengkritisi kurangnya progres yang signifikan dalam penyerapan anggaran.
Menurutnya, kendala utama terletak pada sektor infrastruktur, di mana proses pengadaan dan lelang sering kali mengalami keterlambatan.
Perbandingan dengan daerah lain yang sudah menjalankan program infrastruktur sejak awal tahun menunjukkan kesenjangan yang cukup mencolok.
“Saat ini, kita melihat lonjakan pendapatan, namun yang menjadi masalah adalah pengelolaan anggaran yang belum optimal,” ujar Natala.
Dia menegaskan pentingnya evaluasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 yang akan segera dibahas di Banggar.
Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan catatan yang memadai bagi Bupati Aep Syaepuloh untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran.
Baca Juga:Awas! TBC di Subang Meningkat Drastis, 6.500 Kasus Baru Setiap Tahun!Mengerikan! 60 Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Terungkap di Subang dalam 6 Bulan!
Masih dalam konteks yang sama, Natala juga menyoroti tingginya jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2023, yang mencapai hampir Rp700 miliar.
Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah masih jauh dari harapan.
“Kita perlu mengkaji lebih dalam dari SiLPA ini, seberapa besar efisiensi yang telah dicapai, dan berapa persen yang tidak bisa digunakan untuk belanja,” tambah Natala.
Dalam tinjauan untuk Rancangan APBD Perubahan, Natala menegaskan bahwa DPRD tidak akan sembarangan menyetujui penambahan alokasi anggaran jika kinerja eksekutif tidak mengalami perbaikan signifikan.
“Kinerja efisiensi harus terlihat jelas, jika angka SiLPA masih tinggi, maka tidak ada alasan untuk menambah alokasi anggaran,” tegasnya.
Dengan berbagai catatan ini, DPRD Karawang mempertajam fokusnya untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencapai target kinerja yang optimal.