sumedangekspres – Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Djoko Setijowarno menyebut bahwasanya Indonesia tengah mengalami darurat angkutan umum.Ini menunjukkan bahwa situasinya memprihatinkan dan perlu perhatian serius untuk memperbaikinya.
Djoko Setijowarno, seorang akademisi dari Program Studi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, mengkritik kondisi angkutan umum di Indonesia karena buruknya layanannya saat ini.
Dampak dari layanan angkutan umum yang buruk tidak hanya terbatas pada kemacetan lalu lintas, pencemaran udara, dan kecelakaan lalu lintas, tetapi juga telah menyebabkan peningkatan angka putus sekolah dan perkawinan usia dini di Jawa Tengah, menurut DP3AKB tahun 2024.
Baca Juga:Dirtipideksus Tak Kunjung Ditanggapi Propam, Apakah Benar Alvin Lim Bersurat ke Jokowi?Dua Bulan Tidak Digaji, Kylian Mbappe Tuntut PSG Rp 1,7 Triliun
“Juga berita terkini, sejumlah perumahan subsidi mangkrak akibat tidak ada layanan angkutan umum, sehingga penduduk enggan membeli rumah meskipun sudah mendapat subsidi,” katanya kepada Disway pada Senin, 24 Juni 2024.
Ia menambahkan bahwa Indonesia sedang mengalami darurat angkutan umum.
Di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera, kata Djoko, tersedianya jaringan jalan tol telah mendorong peningkatan bisnis angkutan umum antar provinsi.
Adanya bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) seperti sleeper bus dan double decker, serta menjamurnya bisnis angkutan travel antar kota (AJAP), menandakan kesuksesan angkutan umum dalam perjalanan jarak jauh.
“Sementara Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan semakin terpuruk. Bahkan, banyak kota di Indonesia sudah tidak memiliki layanan angkutan umum,” lanjutnya.
Dari 38 ibukota provinsi, hanya 15 kota yang telah mencoba membenahi angkutan umum dengan badan hukum dan subsidi yang diberikan.
“Itupun hanya Kota Jakarta yang mandiri karena APBD mencukupi. Selainnya, ada pemerintah daerah yang masih bergantung pada bantuan APBN melalui stimulus, seperti Pemkot Bogor (Trans Pakuan), Pemkot Bekasi (Trans Patriot), Pemkab. Banyumas (Trans Banyumas), Pemkot Bandung (Trans Metro Pasundan), Pemkot Palembang (Trans Musi Jaya), dan Pemprov Bali (Trans Metro Dewata),” ungkapnya.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat berharap agar penambahan subsidi transportasi, terutama untuk angkutan umum, oleh Kementerian Keuangan menjadi lebih memungkinkan.
Baca Juga:Inilah Jadwal Tahapan Penyelenggaraan Haji 2025Bus Pariwisata Bisa Masuk ke Area Masjid Istiqlal di Tengah Maraknya Parkir Liar
Dia menyarankan untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan mengalihkannya sepenuhnya ke angkutan umum, baik untuk penumpang maupun barang.